Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah berencana revisi kembali Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 karena ada penambahan porsi pembangkit berbasis gas bumi.
Yuliot mengatakan, rencana itu telah didiskusikan secara intensif bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero). Targetnya, revisi RUPTL 2025-2034 ini akan rampung sebelum tahun 2027.
"Revisi RUPTL ini kita harapkan sebelum 2027 ini, kita akhir 2026 ini sudah bisa kita selesaikan," ungkap Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (14/11).
Menurutnya, revisi diperlukan karena ada perubahan jenis pembangkit, salah satunya penambahan pembangkit gas, seiring dengan peningkatan produksi gas bumi di dalam negeri.
"Misalnya untuk beberapa pembangkit mungkin kita juga berdasarkan ketersediaan gas, ini, kan, ada tambahan gas itu justru ini kita dorong untuk beberapa daerah tertentu pembangkitnya dengan menggunakan gas," tutur Yuliot.
Kendati begitu, Yuliot menegaskan perubahan jenis pembangkit itu tetap perlu melihat keekonomian proyek dan infrastruktur pendukungnya, sehingga biaya pokok produksi (BPP) listrik tidak membebani PLN.
Dia mencontohkan, pembangunan pembangkit gas juga perlu melihat ketersediaan pipa gas. Saat ini, pemerintah akan membangun pipa gas yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, Solo, hingga Bandung Jawa Barat. Sama halnya dengan keandalan sistem jaringan.
"Ya, tentu kita akan lihat keekonomian. Jadi kalau batu bara berapa biaya pokok produksinya, kalau gas itu berapa biaya pokok produksinya, itu juga kita kaitkan juga dengan ketersediaan infrastruktur," tegas Yuliot.
Yuliot memastikan rencana penambahan kapasitas pembangkit tidak akan diubah dalam revisi RUPTL tersebut, yakni masih dengan target 69,5 gigawatt (GW), hanya saja porsi jenis pembangkit akan mengalami perubahan.
"Ada rencana penyesuaian untuk pembangkit lain, itu kan ada pergeseran yang tadinya batu bara itu menjadi gas, itu ya perlu penyesuaian di RUPTL. Perencanaan untuk kapasitas sudah ada sekitar 69,5 gigawatt. Jadi tinggal jenis pembangkit dan juga transmisi dan gardu induk yang perlu disesuaikan," jelasnya.
Tambahan Kapasitas PLTSDi sisi lain, Yuliot menuturkan pemerintah masih komitmen terhadap kelanjutan proyek Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) 100 GW. Setelah peresmian di Bali, pemerintah membidik beberapa lokasi potensial lain seperti Sulawesi dan Kalimantan.
"Untuk daerah lain, ya, kita juga sudah melihat di beberapa daerah misalnya di Sulawesi sudah ada ketersediaan lahan. Jadi ini untuk intensitas cahaya ya kemudian infrastruktur yang diperlukan ini," kata Yuliot.
Khusus untuk Pulau Jawa, dia mengungkapkan ada kajian yang menyatakan potensi pembangunan PLTS di lahan seluas 700 hektare di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Grobogan.
"Untuk Jawa ini ada yang mengusulkan kemarin ini lahan tersedia sekitar 700 hektare. Ya berarti kalau 1 hektare 1 megawatt, kan kita bisa dapat 700 megawatt. Jadi ini kita lagi identifikasi ketersediaan lahan secara keseluruhan," ungkap Yuliot.
Rencananya, PLTS tersebut akan memanfaatkan lahan yang awalnya digunakan untuk pembangunan industri semen yang terkendala izin lingkungan.
"Di Grobogan. Kalau ini yang rencana untuk tempo hari untuk semen itu kan tidak jadi digunakan karena permasalahan lingkungan. Jadi, ya, kita pemanfaatan bisa kita maksimalkan untuk ini PLTS," tandas Yuliot.
