Den Haag: Partai-partai pemerintahan Belanda akan melanjutkan perundingan krisis sepanjang akhir pekan untuk mencegah pemerintahan minoritas mereka runtuh.
Mengutip dari Internazionale, Perdana Menteri Belanda Rob Jetten akan berupaya keras mempertahankan pemerintahannya yang berada di ambang keruntuhan setelah terjadi perdebatan sengit mengenai pajak kekayaan.
“Pekerjaan kami belum selesai,” kata Jetten kepada wartawan setelah menggelar perundingan krisis selama tujuh jam bersama para pemimpin partai koalisi pada Jumat, 13 November 2026.
Belum genap setahun sejak terbentuk, koalisi tiga partai pimpinan Jetten berselisih mengenai kesepakatan untuk memperoleh dukungan oposisi kiri terhadap rencana pajak 2027. Sebagai imbalannya, koalisi diminta menyetujui kenaikan pajak atas kekayaan.
Jetten mengatakan para pemimpin koalisi akan menggelar pembahasan menyeluruh sepanjang akhir pekan untuk memperbaiki kerja sama dan memperoleh dukungan bagi usulan pemerintah.
Namun, Partai VVD menunjukkan sikap kurang optimistis. Pemimpinnya bahkan menyebut pemerintahan minoritas tersebut sebagai “eksperimen yang gagal”.
“Kita tidak bisa terus seperti ini,” ujar pemimpin VVD Dilan Yesilgoz dalam konferensi pers terpisah. “Semoga kita bisa menemukan jalan keluar. Namun, jika tidak, ketiga partai harus mengambil kesimpulan masing-masing.” Perdebatan Pajak Ungkap Perpecahan VVD yang berhaluan pro-bisnis dengan tegas menolak perubahan berupa pengenaan pajak kekayaan dalam rancangan awal rencana pajak. Sementara itu, D66 yang berhaluan tengah dan Partai Demokrat Kristen mendukung perubahan tersebut.
Pada Kamis malam, VVD akhirnya menolak rencana pajak yang diajukan pemerintahnya sendiri. Meski demikian, rencana tersebut tetap disetujui dengan selisih tipis berkat dukungan partai-partai oposisi.
Pemungutan suara itu menjadi puncak dari negosiasi anggaran selama berbulan-bulan yang berlangsung tegang di dalam koalisi. Koalisi tersebut tidak memiliki mayoritas di kedua kamar parlemen sehingga membutuhkan dukungan oposisi untuk setiap usulannya.
Belanda secara tradisional dipimpin oleh koalisi pemerintahan yang memiliki mayoritas di parlemen.
Namun, membentuk mayoritas kini semakin sulit di tengah lanskap politik yang terfragmentasi. Preferensi pemilih berubah pada setiap pemilu, sementara dukungan terhadap partai-partai berhaluan tengah terus menyusut. (Razaqa Hariz)
Baca juga: PM Belanda Kecam Upaya Pelemahan Pengadilan Kriminal Internasional
Pemerintahan Belanda Terancam Runtuh, PM Jetten Gelar Perundingan Krisis
