jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang berupaya menggemakan dan mewujudkan sosialisme Islam. Walakin, upaya untuk merealisasikan gagasan yang memadukan prinsip keadilan sosial dengan nilai-nilai ajaran Islam itu bukanlah hal mudah, apalagi ada godaan kue kapitalisme melalui kekuasaan.
Hal itulah yang dibedah dalam diskusi bertema “Berpihak pada Mustadh'afin: Sosialisme Islam untuk Kebangkitan Rakyat” di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (12/11).
BACA JUGA: Konon PKB Tak Usulkan Nama Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dalam pidatonya saat menyampaikan keynote speech sekaligus pembuka diskusi itu mengungkapkan kader-kader partainya di berbagai daerah sedang bersemangat membicarakan tentang sosialisme Islam.
Cak Imin -panggilan kondangnya- menyebut kantor-kantor cabang PKB di daerah kerap menggelar diskusi tentang sosialisme Islam dengan mengundang pembicara. “Alhamdulillah, itu menjadi energi baru bagi teman-teman,” katanya.
BACA JUGA: PKB Usulkan Cak Imin Gantikan Gibran? Gus Khozin Beri Penjelasan
Menurut Cak Imin, praktik pembangunan selama 10 tahun di era Presiden Joko Widodo justru jauh dari spirit sosialisme. Alasannya, pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Ketujuh RI itu hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, sementara agenda soal kemiskinan tidak tergarap dengan baik.
Menteri koordinator bidang pemberdayaan masyarakat itu menyebut hal berbeda justru terlihat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Cak Imin mengatakan Presiden ke-8 RI itu menggelar program yang bermuatan sosialisme, termasuk di bidang agraria.
BACA JUGA: Gadis Remaja Tewas di Gedung PKBM Semarang, Diduga Terjatuh dari Lantai 4
“Kita ingin perubahan struktural yang lebih adil agar mengatasi kemiskinan ini di akar masalahnya. Misalnya, di kepemilikan tanah, akses keuangan, dan permodalan,” kata Cak Imin.
Hal itulah yang mendorong PKB begitu bersemangat mencari jalan mewujudkan sosialisme Islam. Cak Imin pun tidak khawatir PKB akan distigma sebagai partai kiri.
“Tidak usah khawatir sosialisme Islam itu kekiri-kirian. Sosialisme Islam itu adalah nilai-nilai yang berbasis kepada ajaran-ajaran Islam, ketauhidan,” ucapnya.
Menurut Cak Imin, Al-Qur’an sudah memberikan arahan soal sosialisme. Namun, implementasinya bukan hal mudah.
“Kita tidak bisa lagi cuma omong manusia menghisap manusia, tetapi bagaimana produk-politik kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Oleh karena itu, Cak Imin mengajak kader PKB, kalangan muda Nahdlatul Ulama, dan remaja lainnya mewujudkan sosialisme Islam. Menurut dia, sosialisme Islam menjadi ruh Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Adapun Pasal 34 UUD 1945 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak telantar, jaminan sosial, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.
“Itu (pasal-pasal di konstitusi, red) perintahnya dan PKB adalah alatnya,” kata Cak Imin.
Dalam diskusi itu, tokoh muda NU Savic Ali yang dikenal sebagai pegiat media dan isu keagamaan menilai umat Islam Indonesia sudah punya nilai maupun modal kultural untuk mewujudkan sosialisme. Menurut dia, Islam sangat sosialistis.
Savic menuturkan Islam mewajibkan zakat. Di luar itu, masih ada infak, sedekah, dan wakaf yang memang tidak wajib, tetapi bisa diberikan demi kebaikan.
“Secara value, secara kultural, kita sangat sosial,” katanya.
Savic lantas mengutip hadis riwayat Muslim tentang Nabi Muhammad memerintahkan Abu Dzar memperbanyak kuah jika memasak sayur atau daging agar bisa berbagi dengan tetangga.
Selain itu, Savic juga menyitir salah satu ayat dalam Surah Al-Hasyr yang memerintahkan agar harta tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. “Qur’an memerintahkan keadilan distributif,” ucapnya.
Oleh karena itu, Savic mengingatkan PKB yang tengah menyuarakan sosialisme tidak latah menguatkan narasi tentang klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai tokoh sosialis, bahkan berambisi menjadi pemimpin sosialis Asia.
Pegiat literasi digital itu meminta PKB sebagai bagian dari koalisi pemerintahan saat ini juga mengingatkan Presiden Prabowo, termasuk mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Alasannya, MBG bukan bentuk sosialisme. “Itu kemubaziran,” ucapnya.
Jika PKB memang serius memperjuangakn sosialisme Islam, kata Savic, semestinya partai yang didirikan para kiai NU itu juga getol melawan ologarki. Dia menyebut melawan oligarki juga demi kepentingan demokrasi.
“Lawan sosialisme itu oligarki. Tidak selalu ekonomi, kekuasaan oligarki juga di tangan segelintir orang. Makin kekuasaan diserahkan ke segelintir orang, makin oligarkis,” tuturnya.
PKB, imbuh Savic, bisa memperjuangkan hal itu melalui implementasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. “Nah, PKB punya tanggung jawab moral mewujudkan sosialisme Islam,” katanya.
Adapun mahaguru kajian Asia di Universitas Melbourne Profesor Vedi R. Hadiz justru menyodorkan analisisnya yang skeptis soal upaya mewujudkan sosialisme Islam di Indonesia. Alasannya, bisa jadi hal itu juga menggangu para pihak penikmat kue kapitalisme, termasuk di antara kalangan muslim.
“Apakah gerakan-gerakan Islam, termasuk NU, partai-partai Islam juga setuju kepada sosialisme yang (tidak hanya) mengharuskan redistribusi capaian ekonomi, tetapi juga redistribusi faktor-faktor produksi?” ujar Prof. Vedi.
Penulis buku ‘Islamic Populism in Indonesia and the Middle East’ itu menjelaskan pemerintahan Orde Baru justru menarik partai-partai Islam menikmati kue ekonomi dari kapitalisme.
Prof. Vedi pun mempertanyakan keseriusan PKB menyuarakan sosialism Islam yang pasti akan membentur para pemilik kapital.
“Ketika PKB bicara sosialisme, apakah redistribusi faktor prduksi itu diterima para saudagar, pedagang?” imbuhnya.
Oleh karena itu, Prof. Vedi menyarankan agar PKB mencari titik yang benar-benar bisa menyatukan Islam dengan sosialisme. Harapannya agar hal itu menghasilkan transformasi masyarakat yang lebih fundamental untuk menghancurkan struktur oligarkis predatoris yang sudah eksis bertahun-tahun.
“Atau (jangan-jangan, red) cuma mau memperoleh kue dari kapitaleisme indonesia?” katanya.
Ahli hukum tata negara yang juga cendekiawan muslim Jimly Asshiddiqie sebagai pembicara pada diskusi itu menyatakan saat ini dunia sedang mengalami perubahan besar. Mantan ketua Mahkamas Konstitusi (MK) itu menuturkan berbagai ideologi juga tengah ditantang.
Namun, ideologi yang sedang mendapat tantangan besar di berbagai belahan dunia ialah kapitalisme. “Kelemahan kapitalisme kalau bikin usaha, keuntungannya diabdikan untuk kapitalis,” ujar Jimly.
Oleh karena itu, Jimly meyakini ide tentang sosialisme Islam saat ini sangat relevan. Tawarannya ialah mengubah kapitalisme dari orientasi shareholders (pemegang saham) ke stakeholders (pemangku kepentingan), termasuk umat atau rakyat.
Jimly menuturkan shareholders capitalism hanya memberi manfaat bagi pemilk saham sebagai kapitalis. “Kita harus membangun pengertian baru dari shareholder capitalisme menjadi stakeholder capitalism,” tuturnya.
Dalam rangka membentuk stakeholder capitalism itu pula Jimly mendorong penguatan infak, sedekah, dan wakaf. Salah satu konseptor Bank Mulamalat Indonesia pada dasawarsa 1990-an itu menegaskan saat ini konsep bank syariah tidak bisa lagi hanya berorientasi pada mudarabah dan musyarakah.
Jimly menjelaskan konsep ekonomi wakaf relevan dengan stakeholder capitalism. Mantan senator itu lantas mencontohkan siasat Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB) menjadikan wakaf sebagai komoditas komersial.
“Manfaat keuntungan bisnisnya tidak untuk pemilik saham, tetapi stakeholder,” imbuhnya.
Jimly juga mencontohkan praktik kapitalisme yang tidak adil. Dia menyebut pendapatan direksi BUMN yang bisa miliaran rupiah.
“Itu halalan, tetapi tidak tayiban,” katanya.
Oleh karena itu, Jimly mengajak semua pihak mewujudkan sila ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ yang termuat dalam Pancasila melalui gerakan sosial dan perumusan kebijakan publik.
“Jemaah PKBiah ini mesti mendorong konsep sosialisme Islam,” kata Jimly.
Jurnalis senior cum pegiat sosial Farid Gaban yang menjadi penanggap dalam diskusi itu menilai kapitalism saat ini ditolak banyak pihak. Salah satu penulis buku Reset Indonesia itu menjelaskan para founding fathers atau para bapak pendiri RI justru orang-orang sosialis.
Menurut Gaban, para pendiri RI dahulu sudah melihat kapitalisme pasti mendatangkan ketimpangan. “Makin jauh ketimpangannya, pasti merembet ke hal-hal lain,” katanya.
Gaban juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diklaim sebagai salah satu bentuk sosialisme Indonesia. Dia menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tidak memenuhi 7 pilar koperasi, terutama tentang keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan secara demokratis, dan kemandirian.
Jurnalis yang kini menekuni pertanian di Wonosobo, Jawa Tengah, itu lantas mengulasi kebijakan pemerintah memangkas dana desa demi KDMP. Gaban menyebut dana desa yang seharusnya untuk warga perdesaan, kini justru diambil pemerintah pusat untuk diserahkan ke Agrinas sebagai pengendali dan pengelola KDMP di seluruh daerah.
“KDMP itu bukan redistribusi aset, melainkan malah resentralisasi,” tuturnya.
Oleh karena itu jika PKB memang mau memperjuangkan sosialisme Islam, Gaban menyarankan agar langkah itu bisa dilakukan dengan membentuk koperasi di setiap masjid. Adapun pendanaannya bisa diambil dari wakaf.
“Dana wakaf itu dari bawah, genuine,” katanya. (kkp/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Kenny Kurnia Putra
