Bareskrim Polri diminta mengusut tuntas jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.
Pengusutan diminta tidak berhenti pada perekrut, tetapi juga mengungkap pihak yang mendanai dan mengendalikan jaringan tersebut.
Moh. Rano Alfath Wakil Ketua Komisi III DPR RI menilai, penyidik perlu menelusuri seluruh rangkaian perekrutan, mulai dari pihak yang menawarkan pekerjaan, mengatur keberangkatan, hingga pihak yang mengetahui tujuan sebenarnya dari perekrutan para korban.
“Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas. Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut,” kata Rano dilansir dari Antara pada Sabtu (14/11/2026).
Ia mengapresiasi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Kapolri beserta jajaran Bareskrim Polri yang telah mengungkap lima perkara dugaan TPPO. Salah satu perkara tersebut berkaitan dengan perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.
Dalam pemaparan kasus pada Kamis (12/11/2026), Bareskrim mengungkap lima perkara yang mencakup dugaan penempatan pekerja migran secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan, serta perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.
Dalam perkara perekrutan ke Rusia, penyidik menduga seorang perekrut memperoleh imbalan sebesar 1.000 dolar AS melalui dompet aset kripto untuk setiap WNI yang berhasil direkrut.
Rano meminta temuan tersebut dikembangkan melalui penelusuran aliran dana. Menurutnya, bukti transaksi perlu dicocokkan dengan percakapan perekrutan, dokumen perjalanan, serta keterangan para korban untuk mengidentifikasi hubungan antara perekrut di Indonesia dan pihak yang membiayai aktivitas tersebut.
“Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting untuk menelusuri siapa yang membiayai, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas perekrutan tersebut,” ujarnya.
Selain proses hukum, Rano meminta Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI untuk memastikan keberadaan serta kondisi WNI yang diduga direkrut ke Rusia. Upaya pemulangan para korban secara aman juga perlu menjadi perhatian.
Sementara itu, Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran tersebut.
Dia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan informasi yang tidak jelas, terutama jika menjanjikan penghasilan besar.
“Ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai semakin banyak saudara-saudara kita tergiur janji pekerjaan dan penghasilan besar, tetapi ternyata justru dibawa ke situasi yang mengancam nyawa,” kata Sahroni.
Menurut Sahroni, praktik perekrutan tersebut memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Padahal, pekerjaan yang ditawarkan berpotensi menempatkan mereka dalam situasi berbahaya, termasuk konflik bersenjata.
Dia juga menyinggung laporan mengenai WNI yang gugur setelah menjadi tentara bayaran di luar negeri. Karena itu, Sahroni mendesak kepolisian membongkar jaringan perekrutan tersebut hingga ke pihak yang berada di balik praktik TPPO.
“Karena itu, saya minta polisi bongkar sampai ke akar-akarnya praktik TPPO ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPO bermodus perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.
Kombes Pol Nasriadi Kapolres Metro Jakarta Barat menjelaskan, para tersangka memiliki pembagian peran yang terstruktur. Tugas mereka meliputi pengawasan keberangkatan korban, penyediaan akomodasi, hingga perekrutan calon korban di sejumlah daerah.
“Tersangka pertama warga negara Rusia berinisial S yang bolak-balik ke Indonesia untuk mengawasi proses keberangkatan para korban di bandara hingga memastikan mereka naik pesawat menuju Rusia melalui transit di Dubai,” kata Nasriadi dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).
Tersangka kedua merupakan warga negara Ukraina berinisial IM. Dia diduga bertugas memfasilitasi kebutuhan calon tentara bayaran, mulai dari pemesanan hotel dan pemberian uang saku hingga menyediakan rumah pribadinya di Pemalang, Jawa Tengah, sebagai lokasi pelatihan semi militer.
Lokasi tersebut digunakan untuk kegiatan latihan fisik dan pengenalan penggunaan senjata. Dalam menjalankan aksinya, IM dibantu istrinya yang merupakan WNI berinisial ALS. Perempuan tersebut diduga turut merekrut korban sekaligus menyiapkan tempat penginapan.
Polisi juga menangkap tiga WNI asal kampung yang sama dengan ALS di Pemalang, yakni AML, SA, dan AMR. Ketiganya diduga bertugas menjalin komunikasi dengan calon korban serta menyiapkan kebutuhan akomodasi sebelum keberangkatan.
Sementara itu, dua tersangka WNI lainnya diduga berperan sebagai perekrut di daerah berbeda. Mereka disebut tergiur imbalan uang dari pasangan mereka yang lebih dahulu berada di Rusia. (ant/fia/saf)
