HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman paling layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Publik (LRP). Tingkat dukungan terhadap putra Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mencapai 19,3 persen.
Amran mengungguli Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang memperoleh 14,3 persen serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan 10,2 persen.
Temuan tersebut merupakan hasil survei terhadap 1.200 responden yang dilaksanakan pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 dan dipaparkan Peneliti LRP Arwan Pranata di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Tingginya pilihan terhadap Amran tidak terlepas dari kiprahnya memimpin sektor pertanian, perhatian terhadap kesejahteraan petani, serta upaya pemerintah mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan.
Sementara itu, Yusril mendapatkan penilaian positif berkat rekam jejaknya di bidang hukum tata negara dan pengalaman panjang dalam pemerintahan.
Kementerian Pertanian masih mencatat Amran sebagai Menteri Pertanian, bahkan pada 12 November 2026 ia dijadwalkan memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, mengenai inovasi, teknologi, dan kemandirian pangan.
Adapun Yusril tercatat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam susunan Kabinet Merah Putih sebagaimana tercantum dalam data Sekretariat Kabinet.
Arwan menjelaskan, Amran menjadi nama teratas dalam kelompok menteri yang diuji oleh lembaganya.
“Pada klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dengan raihan 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Nama lain angkanya di bawah 10 persen,” kata Arwan.
Menurutnya, figur yang berada di posisi teratas pada setiap kelompok memiliki persepsi positif di mata masyarakat dan dianggap mampu mendukung jalannya pemerintahan.
“Nama-nama tersebut dipandang dapat membantu Presiden Prabowo meningkatkan performa pemerintahan serta menjaga stabilitas sosial politik,” ujarnya.
Enam Klaster Figur yang Dinilai Layak Mengisi Kursi WapresSelain jajaran menteri, LRP turut menguji tingkat penerimaan publik terhadap sejumlah tokoh dari lima kelompok lainnya, mulai dari pimpinan lembaga negara hingga kepala daerah.
Pada kelompok pimpinan lembaga negara, Ketua DPR RI Puan Maharani memperoleh dukungan tertinggi sebesar 21,4 persen.
Posisi berikutnya ditempati Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dengan 17,8 persen, sedangkan Ketua MPR Ahmad Muzani mengantongi 14,2 persen.
Puan dinilai memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya pengalaman memimpin DPR, kapasitas politik, latar belakang keluarga politik, serta representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional.
Sultan dipandang sebagai representasi tokoh muda dari daerah, sementara Ahmad Muzani memperoleh penilaian positif karena posisinya sebagai Ketua MPR dan kedekatan politiknya dengan Presiden Prabowo.
Pada kelompok pimpinan partai politik pendukung pemerintah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di urutan teratas dengan perolehan 22,3 persen.
AHY mengungguli Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang meraih 12,5 persen dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan 7,4 persen.
Sementara itu, persaingan pada kelompok mantan kandidat presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 menempatkan Anies Baswedan sebagai pilihan tertinggi dengan 22,4 persen.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyusul dengan 18,5 persen, sedangkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperoleh 14,6 persen.
Nama-nama yang berada di lingkaran terdekat Presiden Prabowo juga masuk dalam pengukuran LRP dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menempati posisi pertama sebesar 18,4 persen.
Dasco diikuti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 15,5 persen dan Menteri Luar Negeri Sugiono sebesar 9,4 persen.
Adapun pada kelompok kepala daerah atau gubernur, Dedi Mulyadi mencatat angka tertinggi dengan dukungan mencapai 33,7 persen.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berada di posisi kedua dengan 19,4 persen, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperoleh 10,3 persen.
LRP mengingatkan bahwa hasil antarkelompok tersebut tidak dapat dibaca sebagai satu pemeringkatan langsung seluruh tokoh karena pertanyaan survei disusun berdasarkan klaster asal masing-masing figur.
Dengan demikian, perolehan 19,3 persen milik Amran tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan angka 33,7 persen milik Dedi Mulyadi untuk menyimpulkan siapa yang paling unggul secara nasional.
MPR Siapkan Pemilihan Wapres Pengganti GibranHasil survei LRP muncul di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden yang memasuki tahapan penting setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Surat tersebut diterima pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026), dengan jabatan wakil presiden dinyatakan kosong sejak tanggal tersebut.
Sehari kemudian, rapat gabungan MPR memutuskan bahwa pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti akan diselenggarakan pada 2 Desember 2026.
Untuk mempersiapkan proses tersebut, pimpinan MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama kandidat pengganti Gibran.
MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon serta tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan lembaga tersebut.
Dua nama yang diajukan Presiden selanjutnya akan diproses melalui sidang paripurna MPR untuk menentukan wakil presiden pengganti.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Presiden harus menyampaikan usulan dua kandidat paling lambat 18 November 2026 atau 14 hari sebelum pelaksanaan sidang pemilihan.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Ketentuan teknis mengenai tahapan pemilihan, pemeriksaan berkas, pemungutan suara, hingga pelantikan juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib MPR.
Karena itu, tingginya elektabilitas atau tingkat penerimaan seorang tokoh dalam survei tidak otomatis menjadikannya kandidat resmi maupun memastikan dirinya terpilih sebagai wakil presiden.
Penentuan pengganti Gibran tetap bergantung pada keputusan Presiden dalam mengusulkan dua kandidat dan hasil pemilihan melalui sidang MPR.
LRP Ungkap Metodologi SurveiDalam pemaparannya, LRP menyebut penelitian dilakukan terhadap 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah populasi.
Pengumpulan data berlangsung selama sepuluh hari, yakni mulai 27 Oktober hingga 5 November 2026, dengan menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat.
Metode tersebut digunakan untuk menentukan responden melalui beberapa tahapan pemilihan sampel sehingga distribusinya dapat mewakili wilayah populasi yang diteliti.
LRP melaporkan tingkat margin of error survei sebesar plus-minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Meski demikian, angka margin of error tersebut merupakan perkiraan batas kesalahan pengambilan sampel yang disampaikan penyelenggara dan tidak serta-merta menjamin setiap perbedaan persentase antartokoh memiliki signifikansi statistik.
Hasil survei ini pada akhirnya menjadi gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap sejumlah figur potensial, bukan penentu siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden. (*)
