Sepekan memimpin rapat terbatas di tingkat kecamatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai banyak persoalan warga dapat diselesaikan secara langsung. Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mendorong pembenahan sistem koordinasi birokrasi agar penanganan masalah tidak harus menunggu kehadiran gubernur.
Pada Kamis dan Jumat (12-13/11/2026), rapat terbatas berlangsung di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah persoalan diidentifikasi, mulai dari pengelolaan sampah, parkir liar, semrawutnya pedagang kaki lima (PKL) dan pasar tumpah, banjir, hingga pelanggaran izin bangunan gedung.
"Sekali lagi, saya melihat dan juga merasa bahwa pembahasan di tingkat kecamatan ini banyak hal yang bisa diselesaikan secara langsung dan kemudian ditindaklanjuti," kata Pramono seusai rapat terbatas, Jumat.
Kebayoran Lama, misalnya, menghasilkan 244 ton sampah per hari. Sebagian besar dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, sehingga dibutuhkan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jalan Delman Elok.
Warga juga mengeluhkan parkir liar, terutama sepeda motor di kawasan Pondok Indah dan Gandaria City. Selain itu, PKL dan pasar tumpah di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda juga menjadi persoalan.
Menurut warga, penertiban selama ini hanya bersifat sementara. Situasi kembali semrawut setelah petugas pergi.
Penertiban selama ini hanya bersifat sementara. Situasi kembali semrawut setelah petugas pergi.
Untuk penanggulangan banjir, dibutuhkan perbaikan tanggul, pembangunan turap di Kali Pesanggrahan sepanjang 900 meter, serta perbaikan jembatan. Kendala yang terjadi bertahun-tahun adalah kewenangan penanganan Kali Pesanggrahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Pramono meminta Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo merampungkan perencanaan TPS3R yang akan segera dibangun Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Sementara itu, sebanyak 206 PKL telah didata untuk direlokasi ke Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama serta diberikan fasilitas bebas sewa selama enam bulan.
Pemprov Jakarta juga akan bersurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanggulangan banjir di Kali Pesanggrahan. Adapun untuk persoalan parkir liar, Camat Kebayoran Lama Mustofa Thohir akan meminta penataan parkir di dalam Gandaria City, memasang pembatas jalan di sepanjang pasar, dan meningkatkan koordinasi pengawasan.
Belanja masalah di Kramat Jati tak jauh berbeda. Namun, ditemukan pula penyerobotan aset seluas 15.572 meter persegi milik Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar.
Hasil pengukuran ulang menunjukkan, sekitar 7.000 meter persegi lahan dikuasai pihak ketiga dan 3.874 meter persegi digunakan sebagai empang. Pada lahan yang sama terdapat tujuh bangunan permanen dan semipermanen yang didirikan tanpa izin.
"Tujuh bangunan bisa berdiri karena sebelumnya terbit persetujuan bangunan gedung (PBG) yang belakangan dicabut. Jadi, satu PBG digunakan untuk membangun enam bangunan lain. Mereka tidak punya izin dan segera diambil tindakan," kata Camat Kramat Jati Kamal Alatas.
Pemprov Jakarta akan memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga. Apabila tidak diindahkan, akan dilakukan penertiban.
Rapat terbatas juga menyepakati pengerukan endapan sedimentasi di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3 yang menjadi salah satu sumber banjir. Musim hujan diperkirakan mulai Desember sehingga perlu koordinasi pengerukan karena lokasi tersebut merupakan fasilitas milik Jasa Marga.
Kebutuhan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu di Cawang juga akan dipenuhi. Demikian pula pengadaan tanah dan penerbitan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung segmen Cililitan dan Cawang, termasuk rencana pembangunan turap dan jalan inspeksi menuju Bidara Cina yang perlu dipercepat.
Di luar dua kecamatan tersebut, Pemprov Jakarta juga menghadapi sejumlah persoalan di wilayah lain. Salah satunya adalah aduan warga terkait penebangan pohon yang keropos lebih dari 50 persen di trotoar Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Warga mengeluhkan belum adanya tindak lanjut atas aduan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) mengenai pohon pengganti agar trotoar kembali teduh. Persoalan berikutnya adalah lapangan padel yang beroperasi tanpa PBG meskipun telah diberikan peringatan dan masa relaksasi.
Area parkir lapangan padel di Jalan Kemang Selatan X, Jakarta Selatan, longsor dan merusak rumah warga sekitar pada 10 November 2026.
"Enggak ada kompromi untuk itu. Siapa pun yang ingin membangun lapangan padel, syaratnya semua harus punya PBG. Tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup," kata Pramono.
Dalam kurun tiga bulan, Pramono akan menggelar rapat terbatas di 44 kecamatan se-Jakarta guna memecahkan persoalan warga yang tersendat dan tak kunjung tuntas. Safari tersebut berbeda dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) maupun penyerapan aspirasi warga oleh DPRD Jakarta.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jakarta M Taufik Zoelkifli menilai, pendekatan tersebut dapat memperpendek jalur birokrasi sehingga kepala daerah bisa lebih cepat mengetahui persoalan riil di lapangan dan mempercepat penyelesaiannya.
Harapannya, rapat terbatas di kecamatan tidak berhenti sebagai forum atau kunjungan kerja. Harus ada keputusan konkret, penanggung jawab yang jelas, tenggat waktu penyelesaian, dan evaluasi berkala terhadap hasil rapat tersebut.
"Dan ini juga merupakan suatu momentum untuk membenahi sistem koordinasi birokrasi di Jakarta. Jadi, jangan sampai kalau ada persoalan di tingkat bawah, kecamatan misalnya, baru bisa selesai kalau gubernur turun langsung," ucap Taufik, Sabtu (14/11/2026).
Legislatif berharap birokrasi dapat bekerja lebih responsif. Setiap tingkatan harus memiliki penanggung jawab yang jelas, mulai dari kelurahan, kecamatan, wali kota, hingga provinsi, dengan dukungan dinas atau badan terkait.
Lurah, camat, dinas, atau badan terkait harus mampu bergerak sesuai kewenangannya.
Lurah, camat, dinas, atau badan terkait harus mampu bergerak sesuai kewenangannya. Tidak boleh ada pihak yang saling menunggu atau melempar tanggung jawab.
DPRD Jakarta, lanjut Taufik, mendukung penuh upaya mempercepat pelayanan publik. Apalagi jika hasil reses dan pengawasan dewan turut dimasukkan untuk memperkaya pemetaan persoalan di wilayah.
"Tiga bulan gubernur turun itu bukan jumlah rapatnya, tetapi seberapa banyak persoalan warga berhasil diselesaikan. Seberapa nyata perbaikan pelayanan masyarakat dirasakan," kata Taufik.
