Di penghujung Oktober 2026 lalu, Sabtu (31/10/2026) malam, terdengar jerit tangis seorang bayi dari toilet umum di sekitar Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ternyata bayi berusia 20 bulan tersebut meregang nyawa di tangan AR (22), ayah tirinya.
Malam itu sebanyak dua kali, pelaku membawa membawa korban ke salah satu toilet di stasiun tersebut, yakni sekitar pukul 19.00 dan 23.00 WIB. AR diduga menenggelamkan korban ke dalam ember beberapa kali hingga akhirnya tewas.
Setelah itu, pelaku bersama ibu korban, JM (19), membawa jasad sang bayi ke lahan kosong di daerah Bendungan Hilir, Jakarta, lalu dikuburkan seadanya. Keduanya kemudian kembali lagi ke stasiun, mengambil pakaian yang tertinggal di toilet umum. Saat itu, pengelola toilet yang curiga bersama warga mengamankan pelaku dan menyerahkan kepada polisi.
Hasil autopsi dan rontgen pada tubuh korban yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, menemukan di tubuh korban terdapat luka-luka kekerasan baru dan lama di bagian wajah, dada, perut, serta organ dalam, yang diduga akibat penganiayaan. Korban juga mengalami kondisi gizi buruk.
Kasus tersebut telah ditangani polisi, namun derita anak berusia di bawah lima tahun (balita) mungil yang hidupnya berakhir tragis di tangan ayah tirinya, mengundang keprihatinan sekaligus lonceng peringatan bagi masyarakat. Kasus ini menambah panjang daftar kejahatan pasangan orangtua yang mengakhiri hidup anak mereka.
Dari pemeriksaan polisi, terungkap alasan ayah tiri menghabisi nyawa anak tersebut karena faktor ekonomi, yakni tidak mampu membiayai hidup keluarga. Selain sang bayi, ada kakaknya yang masih berusia tiga tahun.
Pembunuhan bayi di Kebayoran Lama tersebut hanyalah satu dari puncak gunung es fenomena pembunuhan anak oleh orangtua, baik orangtua kandung maupun tiri, yang dikenal dengan istilah filisida. Kasus-kasus seperti itu kerap terjadi di tengah masyarakat, saat anak-anak dibunuh orangtuanya sendiri dengan berbagai alasan.
Kasus itu sekaligus membuka lembaran kelam bagaimana himpitan kemiskinan ekonomi bertali-temali dengan kerentanan mental orangtua. Rumah tangga dalam usia muda, dengan fondasi ekonomi lemah, dan tekanan hidup berat, berdampak besar pada pengasuhan anak-anak.
Data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekam potret yang mengkhawatirkan. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025 tercatat 2.031 kasus pengaduan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Berdasarkan data hubungan teradu dengan korban, ayah kandung (9,0 persen) dan ibu kandung (8,2 persen) menempati porsi tertinggi sebagai pihak teradu di lingkungan terdekat anak. Mayoritas korban kekerasan dan filisida ini berada pada kelompok usia rentan, terutama anak balita (kurang dari lima tahun).
”Filisida adalah fenomena gunung es karena yang terlihat dan terlapor sedikit, sedangkan yang tidak terlapor jauh lebih besar karena pelaku adalah orangtua atau orang terdekat,” ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, pada Jumat (13/11/2026).
Kekerasan berujung maut ini tidak terjadi tiba-tiba atau spontan tanpa riwayat. Sebelum peristiwa tragis itu meletus, hampir selalu ada deretan panjang kekerasan skala kecil yang dinormalisasi dan diabaikan di dalam rumah tangga. ”Dalam filisida selalu ada unsur perencanaan. Sebelumnya, biasanya terjadi kekerasan-kekerasan kecil,” paparnya.
Adapun faktor pemicu filisida di Indonesia bertumpuk-tumpuk, dan tidak berdiri tunggal antara lain gangguan kesehatan mental ayah atau ibu, ketidakstabilan emosional, dan komunikasi yang tidak efektif antar-pasangan.
Filisida adalah fenomena gunung es karena yang terlihat dan terlapor sedikit, sedangkan yang tidak terlapor jauh lebih besar karena pelaku adalah orangtua atau orang terdekat.
Selain itu beberapa faktor pemicu filisida lainnya yakni ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perkawinan anak, hingga minimnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar yang membuat orangtua merasa terisolasi dalam mengasuh anak.
Menurut Diyah, dalam keluarga yang mengalami kendala ekonomi parah, pola kekerasan dan penelantaran (abuse and neglect) menjadi makin tereskalasi.
Himpitan ekonomi sering kali dipandang sebagai alasan utama ketika terjadi pembunuhan anak oleh orangtua. Namun hasil analisis psikologi forensik menunjukkan struktur permasalahan yang jauh lebih kompleks di dalam jiwa pelaku.
Dari sudut pandang psikologi, Nathanael E. J. Sumampouw, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor), menilai, tekanan ekonomi sejatinya sering kali bukan merupakan motif tunggal di balik aksi pembunuhan anak oleh orangtua.
Merujuk pada kerangka teoritis Resnick, fenomena filisida memuat spektrum dinamika psikologis yang amat kompleks. Tragedi dapat berakar dari dorongan altruistik, yakni tatkala orangtua memiliki keyakinan irasional bahwa kematian adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan anak dari penderitaan hidup.
Nathanael mencontohkan, kasus yang pernah ditanganinya di Jakarta Timur, saat seorang ibu membunuh anaknya yang berusia 10 tahun, karena anaknya dirundung pasca khitan yang dipersepsikan gagal. ”Ibu meyakini anak hidupnya kasihan, menderita, bahkan berpikir anak akan mengalami masalah ketika menikah,” ujarnya.
Di sisi lain, pembunuhan dapat dipicu oleh kondisi psikotik akut akibat gangguan jiwa berat, di mana pelaku bergerak di bawah kendali waham dan halusinasi auditori. Sebagai contoh, dalam kasus di Summarecon Bekasi, ketika seorang ibu membunuh anaknya akibat bisikan ilusi yang diyakini sebagai perintah Ilahi.
Kasus filisida juga kerap dilatarbelakangi oleh kehamilan atau kehadiran anak yang tidak diinginkan, terutama pada pasangan remaja atau usia muda. Akibatnya bayi digugurkan, dibuang, atau ditelantarkan karena dipersepsikan sebagai penghambat cita-cita orangtua.
Selain itu kematian anak tidak jarang terjadi secara aksidental (accidental), yakni berawal dari pola pendisiplinan serta hukuman fisik eksesif yang melampaui batas, meski tidak didasari niat awal membunuh.
Nathanael yang juga pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyatakan, fenomena filisida dapat mewujud sebagai dampak keretakan hubungan rumah tangga, di mana anak dijadikan sarana pelampiasan kekecewaan, kemarahan, atau bentuk balas dendam terhadap pasangan.
Karena itu, terkait dengan narasi kemiskinan ekonomi yang kerap dijadikan pemicu utama, menurut Nathanael, kemiskinan material hanyalah merupakan pemicu luar (stressor external). ”Faktor ekonomi tidak jadi faktor tunggal, seringkali bukan motif ekonomi utama,” ujarnya.
Kemiskinan ekonomi memperparah kerentanan mental orangtua. Ketika orangtua mengalami desakan finansial tanpa dibekali kematangan emosional, resiliensi diri, dan keterampilan pengasuhan yang memadai, kapasitas bernalar jernih tergerus. Anak yang seharusnya dilindungi justru dipersepsikan sebagai beban tambahan atau sasaran pelampiasan frustrasi.
Melihat tragedi filisida sekadar sebagai tindak kriminal perorangan orangtua merupakan penyempitan perspektif berbahaya. Pengajar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi, mengingatkan, tanggapan warga kerap berhenti pada penghakiman pelaku tanpa melihat lebih jauh penyebab kasus tersebut.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Jauh sebelum instrumen internasional tersebut diadopsi, UUD 1945 dan undang-undang nasional telah mengamanatkan jaminan perlindungan anak dari penelantaran dan situasi buruk.
” Kasus ini tidak semata merupakan kasus kriminal 'ayah tiri membunuh anak'. Tragedi ini menunjukkan betapa buruknya sistem perlindungan anak, kemiskinan demikian parah, dan pengabaian negara pada kewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak,” tegasnya.
Ketika orangtua berada dalam ketidakmampuan absolut untuk merawat anak secara layak akibat kemiskinan struktural atau gangguan kapasitas mental, negara tak boleh berdiam diri. Undang-undang mewajibkan negara hadir memberikan bantuan pengasuhan, dukungan ekonomi, hingga mengambil alih pengasuhan jika keselamatan anak terancam.
Menurut Mamik, ketika jaring pengaman sosial negara bolong dan anak-anak dibiarkan dalam bahaya hingga tewas di tangan orangtua yang tertekan, negara gagal menjalankan mandat konstitusionalnya. ”Jangan hanya menyalahkan pelaku. Problem terbesar ada pada pengabaian negara. Ini sudah masuk kategori state crime by omission,” tandasnya.
State crime by omission atau kejahatan negara karena pembiaran merujuk pada kondisi di mana lembaga negara secara pasif membiarkan warganya, dalam hal ini kelompok anak yang paling tidak berdaya. Akibat pembiaran, mereka tenggelam dalam pusaran kemiskinan ekstrem dan kekerasan rumah tangga tanpa intervensi perlindungan yang efektif.
Karena itu, perlu ada upaya serius untuk mencegah tragedi serupa berulang. Maka perlu ada perbaikan dalam sistem deteksi dini dan respons perlindungan anak di tingkat akar rumput.
Untuk memitigas hal itu, KPAI mendorong langkah-langkah antara lain, pemerintah daerah dan dinas sosial harus mengidentifikasi keluarga dengan kerentanan ganda (ekonomi ekstrem, perkawinan anak, konflik rumah tangga) untuk mendapatkan pendampingan psikososial terpadu.
Selain itu, perlu ada penguatan resiliensi dan edukasi pengasuhan. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pelatihan pengasuhan tanpa kekerasan (positive parenting) serta pemahaman pencegahan KDRT bagi calon pasangan maupun keluarga muda.
Untuk masyarakat, harus terus menerus diedukasi agar tidak menganggap KDRT atau kekerasan pada anak sebagai ’urusan privat’ dari masing-masing rumah tangga. Tetangga dan komunitas warga wajib segera melaporkan indikasi penganiayaan anak kepada pihak berwenang.
Selain itu perlu membuka akses konseling kesehatan mental yang terjangkau bagi orangtua tertekan, diintegrasikan dengan jaminan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Kasus pembunuhan anak di Kebayoran Lama, seharusnya makin membangunkan nurani publik, betapa banyak anak dalam situasi rentan. Kasus tersebut sekaligus pengingat bagi negara untuk segera hadir sebelum nyawa anak lainnya melayang sia-sia.
