Palu: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengembalikan sistem perekonomian nasional agar kembali selaras dengan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Baca Juga :
Yakin Prabowo Tegakkan Kedaulatan, Muhammadiyah: Kami Tidak Terbiasa Memuji Jika Tak Terbukti"Ekonomi kita adalah ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto, ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita ini yang dititipkan kepada kita dan ini hampir hilang," ujar Prabowo dalam sambutannya.
Ia bersyukur bahwa arah kebijakan saat ini kembali berorientasi pada Pasal 33 UUD 1945, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Foto: Tangkapan layar YouTube Setpres.
Sebagai langkah penegakan kedaulatan ekonomi tersebut, Kepala Negara mengaku telah memberikan instruksi tegas kepada para menteri di kabinetnya, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Prabowo menginstruksikan agar seluruh perizinan di sektor tambang, termasuk izin usaha pertambangan, mewajibkan porsi minimal 70 persen dinikmati oleh negara.
"Semua izin tambang, semua SIUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara, bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau pun karena kita butuh modal, dia memasukkan modal, boleh berinvestasi, setelah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," tegasnya.
"Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," sambung Prabowo.
