HARIAN.FAJAR.CO.ID, PALU – Presiden Prabowo Subianto tidak ingin terburu-buru menentukan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Prabowo baru akan kandidat tersebut sepulang dari China.
Prabowo terlebih dahulu harus menghadiri sejumlah agenda internasional, mulai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, hingga KTT APEC di Shenzhen, China, pada 18-19 November 2026.
Hal itu disampaikan Prabowo ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan peserta kegiatan, Prabowo menggambarkan padatnya agenda kenegaraan yang harus dijalankannya, bahkan sehari sebelum bertolak ke Palu dirinya masih disibukkan dengan pekerjaan hingga larut malam.
“Tadi malam saya masih bekerja sampai jam 12 malam. Pagi-pagi sudah berangkat ke sini,” ujar Prabowo.
Presiden kemudian menjelaskan bahwa setelah menghadiri acara Muhammadiyah, dirinya harus melanjutkan perjalanan ke Manila untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi negara-negara ASEAN.
Agenda tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke Shenzhen, China, untuk mengikuti KTT APEC sebelum dirinya mulai memikirkan figur yang akan mengisi posisi wakil presiden.
“Saya berangkat ke Manila (agenda) ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari situ saya harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari yang di atas, yang Maha Kuasa,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Prabowo belum ingin mengumumkan kandidat pengganti Gibran di tengah padatnya agenda diplomasi dan kunjungan luar negeri yang harus diselesaikannya.
Gibran Mundur, Prabowo Harus Siapkan Dua NamaPosisi wakil presiden mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut membuat Prabowo memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengusulkan nama pengganti yang akan melanjutkan jabatan wakil presiden hingga berakhirnya periode pemerintahan 2024-2029.
Namun, Presiden tidak bisa menentukan pengganti Gibran secara langsung karena mekanisme konstitusi mengharuskan adanya dua kandidat yang diajukan kepada MPR untuk dipilih.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Prabowo harus menyiapkan dua figur yang memenuhi persyaratan sebelum proses pemilihan dilaksanakan oleh MPR.
Di tengah proses tersebut, sejumlah partai politik mulai menyampaikan pandangan mengenai figur yang dinilai pantas mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden.
PKS dan PKB menjadi dua partai yang turut angkat bicara mengenai sosok potensial pengganti Gibran, seiring munculnya sejumlah nama dalam perbincangan politik nasional.
Meski berbagai nama mulai diperbincangkan, keputusan mengenai dua kandidat yang akan dibawa ke MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. (*)
