Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama ekonomi digital di kawasan ASEAN. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mendorong transformasi digital dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang mewakili Indonesia bersama perwakilan 10 negara anggota ASEAN lainnya menandatangani kesepakatan tersebut dalam rangkaian ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting.
Penandatanganan DEFA menjadi langkah penting untuk memperkuat integrasi ekonomi digital dan meningkatkan daya saing kawasan ASEAN. Langkah ini juga menjadi capaian bagi Indonesia, mengingat inisiatif ini merupakan salah satu agenda yang didorong Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023.
Sejak itu, Indonesia aktif mendorong terbentuknya kerja sama ekonomi digital ASEAN yang lebih terintegrasi, inklusif, dan kompetitif. Upaya ini menjadi bagian dari visi menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.
Melalui implementasi DEFA, nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan meningkat dua kali lipat, dari USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun pada 2030. Potensi ini didukung jumlah penduduk ASEAN yang mencapai sekitar 693 juta jiwa pada 2025.
Kesepakatan tersebut sekaligus menandai selesainya proses negosiasi yang telah berlangsung sejak 2023. ASEAN kini memasuki babak baru kerja sama ekonomi digital, yakni tahap implementasi.
"ASEAN DEFA merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah perkembangan ekonomi digital global. Kesepakatan ini tidak hanya menjadi kerangka kerja sama perdagangan digital, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk memperluas aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Bagi Indonesia, ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) melalui perluasan perdagangan digital, peningkatan transaksi lintas negara, dan penguatan partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital ASEAN. Perjanjian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan.
Sebagai perjanjian ekonomi digital yang komprehensif, ASEAN DEFA mencakup berbagai aspek strategis, antara lain perdagangan digital, perdagangan elektronik lintas negara, pembayaran elektronik, pengembangan talenta digital, teknologi baru, pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan pemberdayaan UMKM.
Kesepakatan ini diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi digital kawasan yang lebih terbuka, aman, inklusif, dan saling terhubung. Dengan program transformasi digital ini, Indonesia dapat mengoptimalkan implementasi DEFA untuk tambahan sumber pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2028/2029.
Bagi Indonesia, penyelesaian negosiasi ASEAN DEFA menjadi bagian dari kesinambungan peran aktif dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan. Inisiatif yang mulai dikembangkan saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023 itu kini memasuki tahap implementasi. Kesepakatan ini juga memperkuat peran Indonesia dalam membentuk arah kerja sama ekonomi digital di kawasan.
Ke depan, keberhasilan ASEAN DEFA bergantung pada komitmen seluruh negara anggota untuk menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam langkah konkret. Pemerintah Indonesia berkomitmen terus berperan aktif dalam proses implementasi agar ASEAN DEFA dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, serta pertumbuhan ekonomi kawasan.
(anl/ega)
