Tokyo (ANTARA) - Pemerintah Jepang mempertimbangkan peningkatan signifikan anggaran pertahanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan rencana menaikannya menjadi 60 triliun yen (sekira Rp6.851 triliun) dalam tahun fiskal 2027 hingga 2031 setelah merevisi tiga dokumen pertahanan kunci, demikian dilaporkan Kyodo News, Jumat (13/11), yang mengutip sumber pemerintah.
Menurut laporan itu, anggaran pertahanan akan difokuskan pada pembelian jumlah besar untuk drone, amunisi, dan peluru kendali.
Tiga dokumen keamanan Jepang saat ini, yang dirumuskan pada akhir 2022, menyerukan peningkatan total belanja pertahanan negara tersebut selama lima tahun dari tahun fiskal 2023 hingga 2027 menjadi sekitar 43 triliun yen.
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana merevisi ketiga dokumen tersebut paling lambat akhir tahun ini.
Anggaran pertahanan Jepang mencapai rekor tertinggi selama beberapa tahun berturut-turut, sehingga memicu kekhawatiran di seluruh negeri.
Warga Jepang telah berulang kali menggelar aksi unjuk rasa tahun ini untuk memprotes penguatan militer pemerintah dan menentang kenaikan anggaran pertahanan yang terus berlanjut, serta beban yang semakin berat bagi masyarakat akibat kebijakan tersebut.
Surat kabar Tokyo Shimbun menyoroti bahwa belanja pertahanan Jepang yang terus meningkat akan menguras anggaran yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
Menurut laporan itu, anggaran pertahanan akan difokuskan pada pembelian jumlah besar untuk drone, amunisi, dan peluru kendali.
Tiga dokumen keamanan Jepang saat ini, yang dirumuskan pada akhir 2022, menyerukan peningkatan total belanja pertahanan negara tersebut selama lima tahun dari tahun fiskal 2023 hingga 2027 menjadi sekitar 43 triliun yen.
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana merevisi ketiga dokumen tersebut paling lambat akhir tahun ini.
Anggaran pertahanan Jepang mencapai rekor tertinggi selama beberapa tahun berturut-turut, sehingga memicu kekhawatiran di seluruh negeri.
Warga Jepang telah berulang kali menggelar aksi unjuk rasa tahun ini untuk memprotes penguatan militer pemerintah dan menentang kenaikan anggaran pertahanan yang terus berlanjut, serta beban yang semakin berat bagi masyarakat akibat kebijakan tersebut.
Surat kabar Tokyo Shimbun menyoroti bahwa belanja pertahanan Jepang yang terus meningkat akan menguras anggaran yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
