jpnn.com, ANTALYA - Kementerian Kehutanan mendorong penguatan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati melalui Indonesia Biodiversity Fund (BioFund), sebuah mekanisme kolaboratif untuk menghimpun dan memperluas sumber pendanaan perlindungan alam secara berkelanjutan.
Langkah tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati saat menjadi pembicara utama dalam sesi “Building Indonesia’s Biodiversity Fund: A Collaborative Path to Financing Conservation at Scale” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Jumat (13/11).
BACA JUGA: Apresiasi Penanaman 30 Juta Pohon, Kemenhut Akui Komitmen BJA Group Kelola Hutan
Haruni menegaskan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan tantangan global yang semakin mendesak. Berdasarkan kajian Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), sekitar satu juta spesies di dunia menghadapi risiko kepunahan.
Kondisi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian alam, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA: Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan RI–Jepang Lewat JCM, Kemenhut Dorong Pemulihan Ekosistem
"Menutup kesenjangan pembiayaan keanekaragaman hayati tidak hanya membutuhkan lebih banyak dana, tetapi juga mekanisme pembiayaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan, yang mampu menyelaraskan konservasi dengan pembangunan," ujar Haruni.
Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hutan, gambut, mangrove, dan ekosistem alami lainnya. Ekosistem tersebut tidak hanya menjadi habitat berbagai spesies, tetapi juga berperan penting dalam pengaturan iklim, ketahanan ekosistem, serta mendukung penghidupan jutaan masyarakat.
BACA JUGA: Guru Besar IPB Juga Desak BPK Evaluasi Status WTP Kemenhut
Untuk menjawab kebutuhan pembiayaan jangka panjang, Indonesia telah meluncurkan IBioFund pada 3 Juni 2025 melalui inisiatif Kementerian Kehutanan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Kementerian Keuangan.
Mekanisme ini dirancang untuk menghimpun dan menyalurkan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk hibah, dana abadi, investasi langsung, serta instrumen pasar modal yang memenuhi standar lingkungan dan sosial.
Haruni menjelaskan pembiayaan konservasi tidak dapat menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, masyarakat hukum adat, komunitas lokal, serta mitra pembangunan untuk memastikan pendanaan dapat mendukung perlindungan keanekaragaman hayati secara efektif.
Indonesia mendorong tiga jalur utama kolaborasi, yakni mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, memperkuat peran masyarakat hukum adat serta komunitas lokal, dan memperluas kemitraan internasional untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan serta pelaksanaan konservasi di tingkat tapak.
"Konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat saling memperkuat. Tidak ada satu negara pun yang dapat melindungi keanekaragaman hayati secara sendiri. Ekosistem melampaui batas negara, dan kerja sama kita juga harus demikian," ujar Haruni.
Dalam konteks perubahan iklim, Indonesia juga mendorong penyelarasan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati dengan pendanaan aksi iklim. Melalui Indonesia's FOLU Net Sink 2030, pemerintah terus memperkuat perlindungan hutan, pengelolaan hutan lestari, pemulihan ekosistem terdegradasi, serta peningkatan cadangan karbon hutan.
Pengalaman Indonesia dalam REDD+ dan pembiayaan berbasis hasil menjadi pembelajaran penting bagi pengembangan tata kelola pembiayaan konservasi yang transparan dan akuntabel.
Sesi dialog yang diselenggarakan bersama BPDLH tersebut menghadirkan Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Nandang Prihadi; Direktur Penghimpunan Dana dan Investasi BPDLH, Endah Tri Kurniawaty; Executive Vice President Wildlife Conservation Society (WCS), Joe Walston; Director for Environment World Bank, Valerie Hickey; serta Chief Climate Officer KfW Development Bank, Nicolai Tust.
Diskusi yang dimoderatori Diah Suradiredja dari WWF-Indonesia membahas pengembangan instrumen pembiayaan inovatif, tata kelola dana konservasi, dan peluang kemitraan internasional untuk memperkuat IBioFund.
"Melindungi keanekaragaman hayati tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai biaya, melainkan sebagai investasi bagi ketahanan ekologi, pembangunan berkelanjutan, dan masa depan kita bersama. Mari kita perkuat kemitraan dan menerjemahkan komitmen bersama menjadi aksi nyata, agar keanekaragaman hayati tetap lestari, ekosistem semakin tangguh, dan masyarakat semakin sejahtera," pungkas Haruni. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Desak BPK Evaluasi Predikat WTP untuk Kemenhut
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
