JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto, sepulang dari lawatan kenegaraannya ke Filipina dan China, akan segera mencari sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejauh ini jajaran partai politik pendukung pemerintah akan mengikuti pilihan Prabowo selaku pemimpin koalisi. Serangkaian proses politik terkait pengisian kursi wapres yang kosong diharapkan berlangsung cepat agar pemerintah bisa kembali fokus bekerja menyelesaikan masalah warga.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya sewaktu membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah, di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Bagi kami tidak ada hari istirahat. Kita kerja pada saat waktu yang ada kita kerja. Saya kira menteri-menteri ada yang menyaksikan tadi malam saya masih bekerja sampai jam 12 malam. Pagi-pagi sudah berangkat ke sini. Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo.
Setelah dari Palu, Prabowo dijadwalkan langsung bertolak ke Manila, Filipina. Menurut rencana, ia akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang dimulai sejak Sabtu ini dan diawali dengan agenda pertemuan para menteri dari negara-negara anggota.
Adapun para kepala negara diagendakan akan datang pada Minggu (15/11/2026), untuk membahas sejumlah isu penting seperti Laut China Selatan, kabut asap lintas batas, krisis Myanmar, hingga dampak perang di Timur Tengah.
Setelah menyelesaikan kegiatannya di Manila, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Shenzen, China. Di sana, ia akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2026 yng dijadwalkan berlangsung pada 18-19 November 2026. Ajang itu akan diikuti sebanyak 21 negara yang menjadi anggota forum tersebut. Adapun tema yang diusung adalah “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”.
Tak hanya itu, Prabowo juga berencana mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping, di sela-sela KTT APEC 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara bakal mengkaji agenda pembicaraan termasuk soal Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-China (IDC-CEPA).
Sederet agenda lawatan itu mesti dijalani ketika Prabowo juga harus mencari sosok yang akan diusulkan menjadi pengganti Gibran yang menyatakan berhenti dari jabatannya, Kamis (12/11/2026).
Jika merujuk UUD 1945 dan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Peraturan Tata Tertib MPR, Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak MPR memberitahukan jadwal penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR beragenda pemilihan wakil Presiden.
MPR pun telah mengadakan rapat gabungan guna menindaklanjuti kekosongan jabatan wapres yang dihadiri seluruh pimpinan MPR, pimpinan seluruh fraksi MPR, hingga kelompok DPD, Jumat kemarin. Hasil rapat itu menetapkan jadwal rapat paripurna untuk pemilihan dan pelantikan wapres pada 2 Desember 2026.
Di sisi lain, MPR juga sudah melayangkan surat resmi kepada Prabowo agar mengajukan dua nama cawapres pada rapat tersebut. Artinya, selambat-lambatnya Prabowo mesti menyetorkan nama sosok cawapres usulannya pada 27 November 2026.
Seiring keperluan itu, Prabowo pun telah mengumpulkan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk membahas usulan nama cawapres, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Ia memberi waktu selama satu pekan agar para ketua umum itu mencari sosok yang bakal diusulkan.
Beberapa pimpinan partai politik yang terpantau mengikuti rapat itu antara lain Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Selain tiga sosok itu, ada juga Ketua Umum PKS Almuzzamil Yusuf dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengaku diundang dan hadir dalam pertemuan tersebut.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Presiden sesuai kewenangannya. Lalu, kami meminta juga apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra, saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026) sore.
Herzaky lantas mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan mendukung langkah konstitusional yang sedang ditempuh. Pada saat bersamaan, pemerintah juga perlu terus bekerja keras dan menjamin sederet agenda pembangunan berlanjut.
Setidaknya arahan itulah yang menjadi penekanan dari ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur menyoal dinamika politik terkait kekosongan jabatan wapres.
Selain itu, Herzaky tak menampik beredarnya isu jika sudah ada nama-nama pilihan yang akan diusulkan. Dari sederet nama itu, kabarnya Agus juga memperoleh dukungan untuk ikut diusulkan sebagai salah satu calon. Namun, ia enggan berlarut-larut membahas itu dan memilih untuk kembali menyerahkan kewenangan penuh kepada Prabowo.
“Pesan kami sederhana. Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Kalau misalnya ada yang mendukung Mas AHY (Agus) untuk jadi, kami menyampaikan terima kasih. Tetapi, itu semua sepenuhnya di tangan Presiden. Kami mendukung penuh langkah Presiden. Itu komitmen kami,” kata Herzaky.
Di tengah dinamika politik terkini, Herzaky menegaskan, sang ketua umum telah menugaskan segenap kadernya untuk fokus bekerja. Lebih-lebih bagi mereka yang mendapat amanah sebagai pejabat eksekutif. Dalam pandangannya, ada banyak kesulitan masyarakat yang mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya.
“Kami punya tanggung jawab di kabinet hari ini. Itulah yang akan kami lakukan sebaik mungkin. Karena ini bukan hanya janji kepada Presiden, tetapi juga amanat kepada rakyat yang harus dituntaskan. Jangan sampai kita merasa melakukan banyak hal, tetapi masyarakat tidak merasakan dampak dan manfaatnya,” kata Herzaky.
Hal senada diutarakan anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Ia membantah soal beredarnya kabar tentang usulan untuk memasukkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pengganti Gibran. PKB menyerahkan kewenangan menentukan usulan kandidat kepada Prabowo selaku Presiden sekaligus pimpinan koalisi.
Bahkan, lanjut Khozin, diskusi dan komunikasi internal juga tidak ada pembahasan untuk mengusulkan Muhaimin guna mengisi jabatan tersebut. Oleh karenanya, ia mendorang Presiden dan MPR segera menindak lanjuti pengunduran diri Gibran sesuai UUD 1945 dan UU MD3.
“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB concern pada tiga tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Astacita,” kata Khozin lewat keterangan tertulisnya.
