jpnn.com, BEKASI - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan keputusan strategis partainya terkait pengisian kursi wakil presiden yang kosong sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.
Jabatan Wapres RI kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
BACA JUGA: Gibran Mundur dari Wapres, PDIP: Bukan Penghapusan Tanggung Jawab Konstitusional
Hasto menyampaikan hal itu usai menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk "Merawat Pertiwi" di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11).
"Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujarnya.
BACA JUGA: Berpidato di HUT NasDem, Presiden Prabowo Tidak Malu Ucapkan Terima Kasih kepada PDIP
Hasto menjelaskan konstitusi memberi mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti. PDIP, kata dia, menghormati hak prerogatif tersebut.
Ia berharap dua nama yang diajukan adalah sosok terbaik yang mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, seperti kondisi ekonomi, sulitnya mencari lapangan kerja, dan naiknya harga kebutuhan pokok.
BACA JUGA: Tanpa Malu-Malu, Prabowo Berterima Kasih kepada PDIP & Sebut Bambang Pacul
Hasto ditanya mengenai kabar dua kader PDIP, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang masuk bursa calon wakil presiden. Ia kembali menegaskan bahwa hal strategis akan diputuskan Megawati.
Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan itu menyebut calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," kata Hasto.
Soal kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah, ia juga menyebut hal itu menjadi ranah pimpinan tertinggi partai. "Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," ujarnya singkat.
Menanggapi mundurnya Gibran, Hasto mengatakan PDIP memandang peristiwa tersebut sebagai momentum untuk mengoreksi cara bernegara agar tetap berjalan sesuai konstitusi.
"Ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," paparnya.
Menurut Hasto, situasi ini menjadi pelajaran tentang pentingnya menempatkan supremasi hukum, etika, dan moral di atas kepentingan lain. Ia menilai pemimpin negara harus memberi keteladanan dan berpihak kepada rakyat.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.
Wartawan menanyakan apakah posisi Gibran saat ini ibarat "buah simalakama" setelah keluar dari partai. Hasto menjawab bahwa PDIP digerakkan oleh keyakinan ideologi, komitmen terhadap rakyat Marhaen, dan disiplin kader. Menurut dia, sesuai kebijakan Megawati, kader yang tidak sejalan dengan ideologi dan platform partai dipersilakan keluar.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tuturnya.
Hasto menilai bangunan politik yang hanya bertumpu pada pragmatisme dan ambisi kekuasaan mudah rapuh. "Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujarnya. Ia menyebut PDIP terus memperkuat ideologi, kepemimpinan, dan kultur partai, termasuk lewat aksi bersih lingkungan rutin setiap Sabtu minggu keempat.
Terkait pernyataan Gibran yang menyinggung Pilpres 2024 dan terkesan menyesal meninggalkan PDIP, Hasto menegaskan partainya telah bersikap tegas sejak lama. PDIP, katanya, telah memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin dan ideologi partai.
"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkas Hasto. (Tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... 14 Anggota DPR dari PDIP Teken HMP Pemakzulan Gibran, Ini Namanya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
