Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto menyerukan pembenahan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Dia menilai demokrasi di Tanah Air tidak boleh dikuasai kelompok bermodal besar, sementara sistem perekonomian nasional harus kembali berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Prabowo menyoroti praktik demokrasi yang dinilai rentan dikuasai oleh pihak-pihak dengan kekuatan finansial besar. Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, bukan justru menjadi sistem yang dapat dibeli dengan uang.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan secara sehat dan tidak boleh disandera oleh kelompok yang memperoleh kekayaan melalui cara-cara tidak halal.
"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo.
Prabowo Soroti Biaya Politik yang Terlalu MahalSalah satu persoalan yang menjadi perhatian Prabowo adalah tingginya biaya politik untuk mendapatkan jabatan publik di Indonesia.
Dia menilai besarnya modal yang harus dikeluarkan untuk mengikuti kontestasi politik menjadi persoalan serius yang perlu segera dibenahi.
Prabowo mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Bahkan, di sejumlah daerah, seseorang harus menyiapkan modal hingga Rp100 miliar, tetapi belum tentu berhasil memenangkan pemilihan.
Tidak hanya pemilihan kepala daerah, Prabowo juga menyoroti biaya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai arah demokrasi Indonesia. Dia mempertanyakan apakah sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.
Prabowo menilai praktik politik semacam itu tidak mencerminkan harapan para tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Dia juga meyakini mayoritas masyarakat tidak menginginkan demokrasi yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial besar.
Ajak Ketua Umum Partai Politik Benahi Sistem
