Jakarta – Danantara Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja, sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan salah satu media nasional.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan Danantara dengan kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perusahaan menyisihkan dana cadangan pesangon yang direncanakan mulai berlaku pada Oktober 2027.
"Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (14/11).
"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," lanjutnya.
Danantara menegaskan bahwa penyebutan institusinya sebagai pengelola dana cadangan pesangon dalam pemberitaan tersebut tidak mencerminkan adanya penugasan resmi dari pemerintah.
