Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah pada periode Juni hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar 37 persen. Capaian tersebut merupakan perkembangan positif, meski perubahan kebiasaan itu membutuhkan konsistensi dan keterlibatan banyak pihak.
“Tidak ada kehebatan gubernur maupun wakil gubernur. Yang hebat adalah ketika masyarakat Jakarta sadar untuk memilah dan mengolah sampah,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dilansir dari Antara, Sabtu, 14 November 2026.
Baca Juga :
Kontraktor Proyek Mega Kuningan Terancam Sanksi Terkait Insiden Crane Patah"Besarnya volume sampah menuntut perubahan pola pengelolaan, harus melakukan transformasi sistem. Kalau dulu, hukum, angkut, buang. Sekarang, tidak bisa lagi. Kita harus lakukan kurangi, pilah, olah dari sumbernya,” ujar Rano.
Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat agar memulai langkah sederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik, di antaranya sisa makanan dan sayuran, dapat diolah menjadi kompos menggunakan metode sederhana seperti teknologi Takakura.
“Tidak ada cara lain sekarang. Kita harus bekerja sama. Persoalan sampah ini merupakan persoalan kita semua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung berbagai upaya dan gagasan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik,” tutur Rano.
Ilustrasi pilah sampah. Foto: dok. MI.
Pemprov DKI memperkuat gerakan pengelolaan sampah dari hulu melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026. Melalui kebijakan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah terus didorong.
Selain pengomposan, Pemprov DKI juga mendorong pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (BSF) sebagai bahan pakan ternak yang memiliki nilai ekonomi. Saat ini Jakarta memiliki 2.238 bank sampah, yang terdiri atas 481 Sekolah Adiwiyata, 499 Kampung Proklim, serta 387 Satuan Karya Pramuka Kalpataru untuk mendukung gerakan lingkungan tersebut.
