Pantau - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan negara memperoleh manfaat minimal 70 persen dari hasil seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia sebagai upaya memperbesar keuntungan nasional dari pengelolaan sumber daya alam.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat membuka acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Presiden menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, bukan hanya menguntungkan perusahaan pemegang izin pertambangan.
Untuk mencapai target tersebut, Prabowo membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan guna memastikan sebagian besar keuntungan dapat dinikmati Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada investor untuk menanamkan modal dalam kegiatan pertambangan dengan ketentuan bahwa keuntungan usaha harus lebih banyak memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.
Prabowo Targetkan Negara Nikmati Minimal 70 Persen Hasil PertambanganPresiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan nasional, termasuk dalam pembagian hasil usaha pertambangan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan negara mendapatkan bagian mayoritas dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui penguasaan saham perusahaan pertambangan oleh negara apabila diperlukan.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti pemerintah menutup kesempatan bagi investor untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa investasi swasta tetap dibutuhkan, terutama untuk mendukung kegiatan pertambangan yang memerlukan modal besar.
Presiden menyatakan bahwa investor dapat memperoleh kembali modal yang telah ditanamkan sebelum keuntungan selanjutnya lebih banyak dinikmati oleh bangsa Indonesia.
"Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," kata Prabowo.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan keterlibatan investor tetap berjalan tanpa mengurangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh manfaat utama dari kekayaan alamnya.
Instruksi mengenai manfaat minimal 70 persen dari hasil IUP menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat posisi negara dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor, Larang Manipulasi Laporan Volume BarangSelain membahas pembagian keuntungan pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan ekspor komoditas Indonesia.
Prabowo menyampaikan bahwa seluruh kegiatan ekspor kini harus dilakukan melalui sistem satu pintu agar proses pelaporan dan pengawasan dapat berjalan lebih tertib.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan volume barang yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan jumlah komoditas yang benar-benar dikirim ke luar negeri.
Presiden menegaskan bahwa setiap eksportir wajib menyampaikan laporan secara jujur dan akurat mengenai jumlah barang yang diekspor.
Ia mencontohkan bahwa perusahaan yang mengirim komoditas sebanyak 100 ton harus mencantumkan jumlah yang sama dalam laporan kepada pemerintah.
"Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Prabowo.
Presiden mengingatkan agar tidak terjadi praktik pelaporan volume ekspor yang lebih rendah daripada jumlah barang yang sebenarnya dikirim.
Menurutnya, persoalan ketidaksesuaian laporan ekspor juga telah disampaikan oleh sejumlah gubernur dari berbagai daerah di Indonesia.
Laporan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap kegiatan perdagangan komoditas ke luar negeri.
Melalui sistem ekspor satu pintu, pemerintah berupaya meningkatkan ketepatan pelaporan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap arus barang yang keluar dari Indonesia.
Prabowo Soroti Pemegang Izin Tambang dan HGU yang Simpan Keuntungan di Luar NegeriDalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyinggung praktik pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun.
Prabowo menyoroti sejumlah pemegang izin usaha yang memperoleh hak mengelola kekayaan alam Indonesia, tetapi kemudian membawa keuntungan usahanya ke luar negeri.
Jenis izin yang disinggung Presiden meliputi hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), serta izin hutan tanaman industri (HTI).
Menurut Prabowo, terdapat pihak yang menggunakan status sebagai warga negara Indonesia ketika mengurus perizinan untuk memperoleh hak pengelolaan sumber daya alam.
Namun, setelah kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan, hasilnya justru dibawa dan disimpan di luar Indonesia.
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ungkap Prabowo.
Presiden menilai praktik tersebut menjadi persoalan karena keuntungan yang berasal dari pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tidak sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi di dalam negeri.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mempertanyakan persoalan tersebut kepada sejumlah profesor untuk memahami sistem ekonomi yang memungkinkan praktik demikian terjadi.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kondisi ketika pemegang izin memperoleh keuntungan dari sumber daya alam Indonesia, tetapi kemudian menempatkan hasil keuntungannya di luar negeri.
Prabowo menilai terdapat persoalan dalam pelaksanaan sistem ekonomi nasional yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi.
Prabowo Tegaskan Pengelolaan Kekayaan Alam Harus Sesuai Pasal 33 UUD 1945Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut Prabowo, prinsip tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi, termasuk pengelolaan sektor pertambangan.
Presiden juga menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia berlandaskan prinsip kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam ketentuan konstitusi.
Ia menyatakan bahwa kebijakan yang mengutamakan kepentingan bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam bukan merupakan gagasan pribadinya.
"Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita," ujar Prabowo.
Menurutnya, para pendiri bangsa telah memberikan landasan yang jelas mengenai bagaimana kekayaan alam dan perekonomian nasional seharusnya dikelola.
Presiden secara khusus menyinggung Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.
Ia menilai praktik ekonomi yang tidak sejalan dengan amanat kedua pasal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan pembenahan.
Prabowo Berjanji Benahi Sistem Ekonomi Nasional Selama Sisa Masa JabatanPresiden Prabowo menyatakan akan memanfaatkan sisa masa mandat kepemimpinannya untuk memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya telah menyimpang dari prinsip konstitusi.
Pembenahan tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam dan kegiatan ekonomi nasional lebih berpihak kepada kepentingan bangsa Indonesia.
Instruksi agar negara memperoleh manfaat minimal 70 persen dari hasil izin usaha pertambangan menjadi salah satu langkah yang disampaikan Presiden dalam memperkuat penerimaan manfaat ekonomi nasional.
Sementara itu, penerapan sistem ekspor satu pintu diarahkan untuk meningkatkan pengawasan agar jumlah barang yang diekspor sesuai dengan laporan perusahaan.
Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan investor, pembagian keuntungan, serta pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Melalui arah kebijakan tersebut, Presiden ingin memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola berdasarkan amanat UUD 1945 dan hasilnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
