Presiden Dorong Perbaikan Sistem Politik hingga Ekonomi Nasional

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menilai perlu ada perbaikan sistem politik dan ekonomi nasional agar tidak dikuasai kelompok bermodal besar serta kembali berpijak pada amanat konstitusi. Ia menegaskan demokrasi tidak boleh menjadi sistem yang dapat dibeli dengan uang.

"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Prabowo, tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik menjadi persoalan yang harus segera dikoreksi bersama. Ia mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan keberhasilan.

Oleh karena itu, Prabowo mengajak para pemimpin politik dan ketua umum partai politik untuk berani melakukan pembenahan terhadap sistem politik nasional. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai dan melihat adanya kesadaran bersama mengenai perlunya perbaikan tersebut.

"Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik," kata Prabowo.

Selain sistem politik, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa mandat kepemimpinannya. Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia sebelumnya telah mengalami penyimpangan dari amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945.


Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Foto: BPMI Setpres.

Ia menekankan bahwa ekonomi Indonesia harus berlandaskan asas kekeluargaan dan bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Prinsip tersebut, kata dia, merupakan amanat para pendiri bangsa yang harus kembali ditegakkan agar kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Saya bertekad sisa mandat akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," pungkas Prabowo.