Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kewenangan menentukan sosok calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, untuk keputusan strategis partai terkait masuknya nama Puan Maharani maupun Pramono Anung dalam bursa tersebut, kewenangan penuh berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hasto menjelaskan, penentuan sikap politik partai atas kekosongan jabatan wakil presiden tersebut mengacu pada aturan internal yang berlaku di tubuh PDIP.
"Berkaitan dengan bagaimana sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan posisi jabatan wakil presiden yang kosong pascamundurnya Saudara Gibran Rakabuming Raka. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, maka terhadap hal-hal yang sangat strategis tersebut kewenangan berada di tangan Ibu Ketua Umum, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri," kata Hasto, dikutip dari tayangan Primetime News, Metro TV, Sabtu, 14 November 2026.
Baca Juga :
Cawapres Pilihan Prabowo Diyakini Mampu Eksekusi Program PemerintahLebih lanjut, Hasto menekankan bahwa setiap langkah dan keputusan politik PDIP selalu berlandaskan pada prinsip konstitusi serta aspirasi masyarakat. Ia menyebut kader partai selama ini ditempa untuk membangun politik yang berorientasi pada peradaban.
"Selama ini kami diajarkan bahwa di dalam watak politik yang membangun peradaban harus disertai dengan keteguhan di dalam menjalankan perintah konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum," ucap Hasto.
Selain berpegang pada aturan hukum dan demokrasi, Hasto menambahkan bahwa partai juga mengedepankan gerakan politik akar rumput sebelum mengambil langkah strategis.
"Serta watak politik yang bergerak ke bawah mengorganisir rakyat, sehingga seluruh aspirasi rakyat menjadi landasan terbaik di dalam mengambil keputusan politik strategis," ucapnya.
