Jakarta: Pemerintah bakal menyiapkan tambahan anggaran untuk setiap ibu kota provinsi dan kabupaten yang bersumber dari penghematan belanja pemerintah. Nilainya mencapai ratusan hingga puluhan miliar rupiah.
"Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp100 miliar, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, dilansir dari Antara, Sabtu, 14 November 2026.
Baca Juga :
Presiden Dorong Perbaikan Sistem Politik hingga Ekonomi NasionalTambahan dana tersebut berasal dari efisiensi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun dari total anggaran tersebut diperkirakan dapat dihemat melalui pembenahan sistem pengadaan yang selama ini rawan kebocoran.
"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujar Prabowo.
Prabowo mencontohkan pengadaan barang di daerah yang masih berjalan secara terpisah sehingga memicu disparitas harga cukup tinggi. Salah satunya pengadaan obat oleh rumah sakit yang dapat memunculkan 20 hingga 30 variasi harga berbeda untuk jenis obat yang sama.
Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Foto: BPMI Setpres.
Pemerintah akan menyatukan sistem pengadaan barang dan jasa agar pembelian tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri oleh sekitar 500 kabupaten dan puluhan kementerian. Langkah pembenahan tata kelola ini diperkirakan mampu menekan pengeluaran anggaran hingga 40 persen.
"Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," tutur Presiden.
Seluruh hasil efisiensi anggaran pemerintah tersebut dipastikan akan dikembalikan langsung untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Prabowo juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia di kawasan cincin api yang rawan bencana menuntut penggunaan setiap rupiah anggaran secara tepat guna.
"Jadi, penghematan ini semua, habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat," pungkas Prabowo.




