ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan, Selamatkan Aset Rp5,286 Triliun Sepanjang 2026

Pantau - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan sebanyak 35.294 kasus pertanahan hingga 3 November 2026 dari total lebih dari 58 ribu kasus yang masuk selama 12 tahun terakhir.

Capaian tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

Yaved menjelaskan bahwa tingkat penyelesaian kasus pertanahan selama periode tersebut telah mencapai sekitar 60 persen dari keseluruhan kasus yang tercatat.

"Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen," kata Yaved Duma Parembang.

Selain menyelesaikan puluhan ribu kasus pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga mencatat penyelamatan aset senilai Rp5,286 triliun melalui penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026.

Kementerian ATR/BPN mengelompokkan penanganan kasus pertanahan ke dalam tiga kategori utama, yakni sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara pertanahan.

Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sengketa pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak menimbulkan dampak secara luas.

Perselisihan dalam kategori sengketa umumnya melibatkan pihak-pihak tertentu dengan cakupan dampak yang relatif terbatas.

Sementara itu, konflik pertanahan merupakan perselisihan tanah yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan menimbulkan dampak luas atau telah berdampak luas.

Perbedaan utama antara sengketa dan konflik pertanahan terletak pada cakupan dampak yang ditimbulkan oleh perselisihan tersebut.

Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.

Yaved menegaskan bahwa dari keseluruhan kasus pertanahan yang tercatat selama 12 tahun terakhir, sebanyak 35.294 kasus telah berhasil dituntaskan.

"Jika dirinci dari 58 ribu lebih kasus pertanahan, 35.294 kasusnya di antaranya telah diselesaikan," ujar Yaved.

Khusus sepanjang 2026 hingga periode pelaporan, Kementerian ATR/BPN mencatat sebanyak 1.164 kasus pertanahan telah berhasil diselesaikan.

Yaved menjelaskan bahwa penanganan kasus pertanahan pada tahun ini masih menghadapi sekitar 21.000 kasus yang merupakan sisa dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain menangani kasus lama, Kementerian ATR/BPN menerima sebanyak 3.392 kasus pertanahan baru sepanjang 2026.

Dengan demikian, jumlah kasus lama dan kasus baru yang menjadi beban penanganan pada 2026 mencapai sekitar 24.392 kasus.

Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 1.164 kasus telah diselesaikan berdasarkan data yang disampaikan Kementerian ATR/BPN.

"Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan," kata Yaved.

Data tersebut menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN masih memiliki sejumlah besar kasus pertanahan yang memerlukan penanganan lanjutan.

Penyelesaian kasus tersebut mencakup berbagai persoalan pertanahan yang masuk dalam kategori sengketa, konflik, maupun perkara yang ditangani melalui mekanisme hukum.

Selain memaparkan perkembangan penyelesaian kasus pertanahan, Kementerian ATR/BPN menyampaikan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Hendra Gunawan, mengatakan penanganan tindak pidana pertanahan difokuskan antara lain pada penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).

Hendra mengungkapkan bahwa upaya penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026 telah menghasilkan penyelamatan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.

Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan capaian penyelamatan aset pada 2025 yang mencapai lebih dari Rp23 triliun.

"Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah," kata Hendra Gunawan.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai aset yang berhasil diselamatkan pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, Hendra menyampaikan bahwa jumlah Target Operasi dalam penanganan tindak pidana pertanahan justru mengalami peningkatan.

Kementerian ATR/BPN mencatat jumlah Target Operasi penanganan tindak pidana pertanahan meningkat dari 102 TO pada 2025 menjadi 120 TO pada 2026.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya tambahan sebanyak 18 Target Operasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total 120 Target Operasi yang tercatat sepanjang 2026, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan capaian penyelesaian pada 2025 yang hanya mencapai 10 Target Operasi.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO," ujar Hendra Gunawan.

Berdasarkan data tersebut, jumlah Target Operasi yang berhasil diselesaikan pada 2026 meningkat sebanyak 90 TO dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara perbandingan, capaian penyelesaian Target Operasi pada 2026 mencapai sepuluh kali lipat dari realisasi pada 2025.

Dari keseluruhan 120 Target Operasi yang ditangani pada 2026, masih terdapat 20 TO yang belum tercatat sebagai target yang telah diselesaikan.

Peningkatan jumlah Target Operasi yang dituntaskan menjadi salah satu capaian Kementerian ATR/BPN dalam penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang tahun berjalan.

Secara keseluruhan, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dalam kurun waktu 12 tahun hingga 3 November 2026, dengan 1.164 kasus di antaranya dituntaskan sepanjang tahun ini.

Pada periode yang sama, penanganan tindak pidana pertanahan menghasilkan penyelamatan aset senilai Rp5,286 triliun serta penyelesaian 100 dari 120 Target Operasi yang tercatat pada 2026.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN menangani sengketa, konflik, perkara pertanahan, serta tindak pidana pertanahan melalui penyelesaian kasus dan penyelamatan aset.