Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bupati Kupang Yosef Lede terhadapa seorang mahasiswi di rumah dinasnya tengah menjadi sorotan publik.
Laporan Polisi kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi berinisial RWM (21) oleh Bupati Kupang telah teregister dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Menanggapi kasus tersebut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut tuntas kasus dugaan pemerkosaan secara objektif.
"Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun," katanya di Jakarta, pada Sabtu (14/11/2026).
- Antara
Menurutnya, polisi harus segera ditindaklanjuti laporan polisi yang dilakukan korban.
Bahkan, Habiburokhman meminta polisi segera menangkap dan menahan Bupati Kupang apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup.
"Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," ucap dia.
Sebelumnya, Polda NTT menyatakan tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual oleh YL setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.
Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra di Kupang, Jumat (13/11), mengatakan laporan tersebut diterima pada Kamis (12/11) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
“Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,” katanya sekaligus menekankan informasi peristiwa masih terus didalami.
Kronologi
Berdasarkan keterangan awal pelapor, jelas Henry, peristiwa itu bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.
Ia menegaskan Polda NTT tengah menangani laporan tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta memperhatikan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
