Akhir Jalan Politik Gibran

Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI berakhir setelah menjabat selama dua tahun 25 hari. Mantan Wali Kota Solo periode 2021–2024 itu resmi mengundurkan diri dari jabatannya menyusul polemik hukum terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang bergulir di Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Resmi Mundur pada 12 November 2026
Dikutip dari program Realitas di Metro TV, Gibran mendatangi Gedung MPR RI pada Kamis, 12 November 2026, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR. Pertemuan yang berlangsung tertutup di ruang kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani itu hanya berjalan sekitar 20 menit.

Muzani menyatakan, surat pengunduran diri Gibran diterima secara resmi pada pukul 11.26 WIB dan langsung berlaku sejak saat itu. Dalam keterangannya, Muzani membacakan isi surat pengunduran diri tersebut.

"Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," kata Muzani dikutip dari tayangan Realitas, Metro TV, Sabtu, 14 November 2026.

Dalam surat yang sama, Gibran menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa, negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, seraya memohon MPR menindaklanjutinya sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Usai menerima surat tersebut, pimpinan MPR langsung menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran.

"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," ucap Prabowo. Jejak Panjang Sengketa Ijazah di MK, PTUN, dan MA
Keputusan mundur tersebut tidak terlepas dari rentetan persoalan hukum yang menerpa Gibran. Sepanjang 2023 hingga 2026, Gibran tercatat menghadapi setidaknya 12 gugatan hukum, mulai dari syarat batas usia pencalonan wakil presiden hingga keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA.

Di jalur peradilan tata usaha negara, gugatan dilayangkan oleh H.M. Subhan ke PTUN Jakarta pada 19 Februari 2026 terhadap Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud guna membatalkan suket penyetaraan ijazah Gibran. Meski sempat ditolak di tingkat PTUN dan PTTUN Jakarta pada 12 Agustus 2026, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan Subhan. MA menyatakan tidak ditemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat setara SMA di luar negeri, melainkan hanya dokumen kehadiran dan catatan akademik.

Sementara di Mahkamah Konstitusi, perkara sengketa ijazah pendidikan Gibran yang diajukan 12 pemohon pada 10 September 2026 dinyatakan tidak dapat diterima pada sidang putusan 6 Oktober 2026. Majelis hakim konstitusi menyatakan tidak ditemukan bukti ijazah setara SMA dalam persyaratan pendaftaran cawapres Gibran, dengan salah satu pertimbangan hakim Adies Kadir yang menekankan bahwa syarat tamat sekolah seharusnya dibuktikan dengan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma.
 

Gelombang desakan pemakzulan pun meluas lewat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR dan Kantor Wapres. Sejumlah elemen masyarakat—di antaranya peneliti Bonatua Silalahi serta kuasa hukum Aliansi Rakyat Menggugat Khozinuddin—juga melaporkan dugaan pemalsuan dan keterangan palsu ke Bareskrim Polri.

"Sampai Gibran menyatakan mundur atau terjadi pemakzulan oleh DPR, kita tidak akan cabut perkara. Karena pidana ini harus tetap dilanjutkan untuk memberikan efek jera," kata Khozinuddin.

Sebaliknya, tim kuasa hukum dan relawan Gibran terus membantah tudingan pemalsuan tersebut. Perwakilan tim kuasa hukum Gibran, Andi Azwan, menegaskan bahwa Gibran memiliki sertifikat A-Level atau Advanced Diploma yang setara dengan tamat SMA kelas tiga.

"Ijazahnya Mas Gibran memang tidak punya ijazah SMA, tapi kalau kita bicara sertifikat, ada sertifikat yang katakanlah A-Level itu. A-Level itu sesuai dengan tamat SMA kelas 3, yaitu Advanced Diploma, yang itu kemarin tidak jadi bahan pertimbangan di MK," ujar Andi. Pencabutan Suket Penyetaraan dan Sikap Pemerintah
Sebelum menyerahkan surat ke MPR, Gibran terlebih dahulu bertemu Presiden Prabowo selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi, 10 November 2026, untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri. Kala itu, Gibran menyebut Presiden Prabowo—yang ia anggap seperti ayahnya sendiri—sempat menyarankan agar dirinya tetap berjuang di PTUN dan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan kabar yang beredar dengan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat mundur Gibran, melainkan memberikan saran dalam diskusi dan memberi kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya.

Namun sehari berselang, pada Rabu, 11 November 2026, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen secara resmi menerbitkan keputusan pencabutan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (erga omnes).

Menko Kumham dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai, dengan dieksekusinya putusan kasasi MA tersebut oleh pihak tergugat, maka proses hukum administrasi negara terkait suket telah selesai dan proses selanjutnya menjadi kewenangan hukum tata negara di parlemen. MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres Baru pada 2 Desember 2026
Sesuai amanat konstitusi, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak pengunduran diri diterima—atau paling lambat 10 Januari 2027 pukul 11.26 WIB—untuk memilih wakil presiden definitif.

Pada Jumat, 13 November 2026, MPR RI menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan empat keputusan strategis hasil rapat tersebut.

Pertama, Sidang Paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengucapan sumpah wakil presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Kedua, pimpinan MPR segera menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden pengganti.

Ketiga dan keempat, MPR membentuk Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa seluruh persyaratan calon, serta Tim Ad Hoc yang juga beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi MPR dan DPD guna merumuskan ketetapan pemilihan.

Keputusan Gibran mengakhiri jalan politiknya di Istana Wakil Presiden setelah dua tahun 25 hari menjabat kini menjadi babak baru ketatanegaraan Indonesia, sekaligus pengingat bahwa supremasi konstitusi dan demokrasi berada di atas kepentingan politik mana pun.