Kemenko PMK Susun Peta Jalan Wajib Halal 2028, Sertifikasi Sudah Jangkau 15,4 Juta Produk

Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menyusun peta jalan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia dengan target implementasi pada 17 Oktober 2028.

Penyusunan peta jalan tersebut bertujuan memastikan kesiapan pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan wajib sertifikasi halal secara bertahap.

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito mengatakan penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan nasional.

"Ini merupakan tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 40 tahun 2026, untuk menyusun peta jalan menuju 2028 sebagai komitmen kita bahwa produk halal ini adalah bagian dari jati diri bangsa," ujar Warsito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Warsito, jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional.

Penerapan sertifikasi halal diharapkan dapat memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi maupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk.

Berdasarkan aturan tersebut, batas waktu penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk kelompok produk tertentu disesuaikan hingga 17 Oktober 2028.

Kelompok produk yang memperoleh penyesuaian waktu meliputi makanan dan minuman yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil (UMK).

Penyesuaian tersebut juga berlaku bagi sejumlah produk impor tertentu, kosmetik, serta barang gunaan yang termasuk dalam cakupan kewajiban sertifikasi halal.

Warsito menegaskan bahwa periode 2026 hingga 2028 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat berbagai persiapan menuju penerapan kewajiban sertifikasi halal.

Ia mengingatkan agar penyesuaian batas waktu tersebut tidak dijadikan alasan untuk menunda proses sertifikasi oleh pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kebijakan wajib halal dapat diterapkan sesuai target.

Tantangan tersebut meliputi kesiapan pelaku usaha, pemerataan fasilitas pemeriksaan halal, serta ketersediaan layanan pendampingan sertifikasi di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah menyoroti pentingnya kemudahan penelusuran bahan baku dalam proses produksi dan penguatan pengawasan terhadap produk impor.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kemenko PMK mendorong penyusunan peta jalan sertifikasi halal yang memiliki target dan indikator keberhasilan secara terukur.

Peta jalan tersebut harus didukung kesiapan infrastruktur serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemeriksaan dan pendampingan sertifikasi halal.

Pemerintah juga mendorong fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar proses pemenuhan kewajiban dapat berjalan lebih optimal.

Selain dukungan pembiayaan, pelaksanaan peta jalan perlu disertai mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam mendukung percepatan sertifikasi halal, terutama melalui pendataan pelaku UMK di wilayah masing-masing.

Peran pemerintah daerah juga mencakup penyediaan pendampingan bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Program jaminan produk halal turut didorong untuk diintegrasikan ke dalam dokumen dan perencanaan pembangunan daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal sekaligus memastikan pelaku usaha di berbagai wilayah memperoleh dukungan yang diperlukan.

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaporkan perkembangan pelaksanaan sertifikasi halal secara nasional.

Berdasarkan laporan BPJPH, jumlah produk yang telah terjangkau sertifikasi halal di Indonesia mencapai lebih dari 15,4 juta produk hingga November 2026.

Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam memperkuat persiapan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada 2028.

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Langkah pertama adalah membentuk tim kecil yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempersiapkan pembentukan satuan tugas percepatan sertifikasi halal.

Tim tersebut akan mendukung penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal secara nasional.

Langkah kedua adalah mengkaji landasan regulasi yang akan digunakan sebagai dasar hukum pembentukan satuan tugas percepatan sertifikasi halal.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembentukan satuan tugas melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah juga mengkaji kemungkinan penguatan dasar hukum melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden.

Sementara itu, langkah ketiga adalah menyusun peta jalan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan bidang atau klaster yang telah ditentukan.

Peta jalan tersebut akan memuat program yang harus dilaksanakan, tahapan kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaian setiap program.

Penyusunan berdasarkan bidang atau klaster diharapkan dapat memperjelas pembagian tanggung jawab antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi, kesiapan regulasi, dan perencanaan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal secara nasional.

Penguatan sinergi ini juga diarahkan agar masa penyesuaian hingga 17 Oktober 2028 dapat dimanfaatkan untuk mempercepat kesiapan pelaku usaha, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperkuat daya saing produk Indonesia.