Jakarta, VIVA - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sujahri Somar lontarkan pesan menohok ke para Menteri soal polemik nama-nama calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dalam hal ini, ia berpesan agar para menteri memusatkan perhatian pada persoalan masyarakat, mulai dari penanganan banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia mengingatkan agar pembicaraan mengenai posisi wakil presiden (Wapres) tidak berkembang menjadi manuver politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah.
Menurut Sujahri, pembahasan mengenai jabatan wakil presiden harus berpijak pada konstitusi. Apabila terjadi kekosongan jabatan, kewenangan mengusulkan dua calon pengganti berada pada presiden, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh MPR.
"Konstitusi sudah mengatur kewenangan presiden dalam mengusulkan calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Hormati kewenangan itu dan mekanisme pemilihannya di MPR. Hentikan manuver pengusulan nama-nama yang berpotensi membelah dukungan terhadap pemerintah dan menimbulkan kegaduhan politik," kata Sujahri, dikutip Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan, kewenangan tersebut tidak berarti presiden dapat mengganti wakil presiden secara sepihak. Seluruh proses harus mengikuti ketentuan UUD 1945.
Sujahri meminta para menteri menempatkan penyelesaian persoalan publik sebagai prioritas. Menurutnya, tanggung jawab kabinet terlalu besar untuk tersita oleh pembicaraan mengenai pembagian posisi politik.
"Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja. Ancaman banjir harus diantisipasi, kebakaran hutan dan lahan harus dicegah, dan warga yang terdampak bencana harus segera mendapat pertolongan. Jangan sampai pembicaraan tentang kursi wapres justru lebih menyita perhatian daripada keselamatan dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Selain persoalan bencana, Sujahri menyoroti keterjangkauan harga pangan, kesempatan kerja, akses air bersih, serta kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut membutuhkan target kerja yang jelas dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pastikan kebutuhan pokok terjangkau, warga bisa berobat tanpa dipersulit, dan anak-anak mendapat pendidikan yang layak. Anak muda membutuhkan kesempatan kerja. Masyarakat membutuhkan air bersih dan lingkungan yang aman. Di situlah perhatian dan anggaran pemerintah harus diarahkan," katanya.
Ia menilai keberhasilan kementerian perlu diukur dari kemampuan menyelesaikan persoalan di bidangnya. Laporan pelaksanaan program harus disertai evaluasi terhadap manfaatnya, termasuk ketepatan sasaran bantuan, kecepatan pelayanan, dan tindak lanjut atas pengaduan warga.
