Capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,47 persen pada kuartal III-2026 dinilai belum mencerminkan realitas daya beli dan kesejahteraan.
IDXChannel - Capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,47 persen pada kuartal III-2026 dinilai belum mencerminkan realitas daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, kenaikan harga pangan, penyusutan kelas menengah, dan memburuknya risiko gagal bayar pinjaman daring memperlihatkan tekanan daya beli yang tidak cukup diselesaikan melalui stimulus konsumsi akhir tahun.
"Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berubah menjadi kesejahteraan. Pertumbuhan konsumsi agregat tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan," ujarnya dalam analisisnya, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi Oktober 2026 berada di angka 3,23 persen secara tahunan, tetapi inflasi pangan bergejolak justru melonjak menjadi 5,81 persen dari posisi 5,03 persen pada September.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kata dia, lonjakan harga pangan membawa konsekuensi jauh lebih berat dibandingkan kelompok kaya karena sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan pokok sehingga ruang bagi pendidikan, kesehatan, tabungan, dan konsumsi lainnya menyempit.
"Persoalan utama Indonesia bukan sekadar menciptakan pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan menghasilkan pendapatan riil, pekerjaan berkualitas, dan ketahanan ekonomi rumah tangga," kata Achmad.
Tekanan terhadap rumah tangga tersebut kian serius lantaran kualitas lapangan kerja belum sepenuhnya membaik. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2026, sebanyak 57,93 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal dengan rata-rata upah buruh hanya Rp3,42 juta per bulan.
"Ini artinya, pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat menghasilkan pekerjaan dengan pendapatan dan perlindungan yang memadai," ujar Achmad.
Kerentanan serupa tergambar dari data BPS olahan Mandiri Institute yang memperlihatkan jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Sebaliknya, populasi kelompok menuju kelas menengah justru bertambah hingga mencapai 142 juta orang.
"Penurunan tersebut tidak berarti seluruhnya jatuh miskin. Namun, semakin banyak keluarga berada dalam posisi ekonomi yang mudah terguncang ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan kesehatan mendadak," kata dia.
Alarm daya beli juga terbaca dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat outstanding pinjaman daring menyentuh Rp106,48 triliun pada September 2026 atau meningkat 17,02 persen secara tahunan, sementara proporsi pembiayaan terlambat bayar lebih dari 90 hari (TWP90) memburuk dari 4,32 persen pada Juli dan 4,73 persen pada Agustus menjadi 5,36 persen pada September melampaui ambang perhatian pengawasan OJK sebesar 5 persen.
Meski pinjaman daring tidak seluruhnya dipakai untuk konsumsi karena sebagian turut menopang modal usaha dan aktivitas produktif, laju pembiayaan yang beriringan dengan naiknya kredit bermasalah memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan peminjam memenuhi kewajiban utangnya.
"Apabila sebagian masyarakat menggunakan utang baru untuk mempertahankan konsumsi atau membayar kewajiban sebelumnya, pertumbuhan belanja yang tampak kuat dapat menyembunyikan kerentanan keuangan," ujar Achmad.
(Dhera Arizona)
