Kementerian P2MI Perkuat Edukasi Pekerja Migran, Menteri Mukhtaruddin Ingatkan Bahaya Penipuan Kerja di Luar Negeri

Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri secara aman dan legal melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan swasta, serta sejumlah mitra strategis.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencegah penipuan perekrutan tenaga kerja dan penempatan pekerja migran secara nonprosedural.

Pernyataan tersebut disampaikan Mukhtaruddin di sela kegiatan bursa kerja internasional atau job fair internasional 2026 di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

"Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat posisi koordinasi kita, pusat, daerah, dan perguruan tinggi, termasuk juga lembaga pelatihan swasta dan mitra-mitra strategis yang lain," kata Mukhtaruddin.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun sistem penempatan serta pelindungan pekerja migran Indonesia yang lebih baik.

Mukhtaruddin menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Garut memiliki dua agenda utama yang berkaitan dengan penguatan kesempatan kerja dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Agenda pertama adalah menghadiri job fair internasional Garut 2026 yang bertujuan membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri melalui jalur resmi.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang benar mengenai kesempatan kerja internasional beserta persyaratan dan prosedur penempatannya.

Agenda kedua adalah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Garut serta wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkuat peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kesiapan masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri.

Mukhtaruddin menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemberdayaan pekerja migran secara menyeluruh.

"Kemudian, terkait kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, ini dalam konteks kita siapkan ekosistem di hulu sampai ke hilir," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan ekosistem pekerja migran dari hulu hingga hilir diperlukan agar seluruh tahapan, mulai dari persiapan, pelatihan, penempatan, hingga pelindungan, dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah juga berupaya memastikan calon pekerja migran memahami prosedur resmi sebelum memutuskan bekerja di negara tujuan.

Pemahaman tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang kerja internasional tanpa mengabaikan aspek keamanan dan pelindungan.

Selain memperluas kesempatan kerja, Kementerian P2MI memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan penipuan dan praktik percaloan dalam proses perekrutan pekerja migran.

Mukhtaruddin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri yang menjanjikan keberangkatan cepat tanpa melalui prosedur resmi.

Ia juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, tetapi tidak memberikan informasi yang jelas mengenai proses penempatan.

Menurutnya, tawaran pekerjaan yang terlihat mudah dan menguntungkan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya yang akan dihadapi calon pekerja migran.

Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah ketidakjelasan mengenai waktu keberangkatan, lokasi pekerjaan, serta negara tujuan penempatan.

Mukhtaruddin memperingatkan bahwa tawaran pekerjaan melalui jalur tidak resmi dapat berujung pada penempatan nonprosedural hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Jadi, kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, masyarakat waspada dan jangan diikuti, karena ujung-ujungnya adalah penempatannya non-prosedural, tidak jelas berangkatnya kapan, kemudian bekerjanya di mana tidak jelas, negaranya pun tidak jelas, sehingga ini bisa berujung kepada tindak pidana perdagangan orang," tegas Mukhtaruddin.

Melalui peringatan tersebut, Kementerian P2MI meminta masyarakat memastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan melalui mekanisme resmi.

Calon pekerja migran juga diharapkan memahami risiko penempatan ilegal agar tidak menjadi korban pihak yang memanfaatkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, Kementerian P2MI mendorong keterlibatan pemerintah daerah di berbagai tingkatan dalam menyampaikan informasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri.

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan berperan aktif menyosialisasikan tata cara menjadi pekerja migran Indonesia yang aman dan sesuai ketentuan.

Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga diminta ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peluang kerja internasional serta risiko penempatan ilegal.

Keterlibatan pemerintah hingga tingkat desa dinilai penting karena informasi mengenai perekrutan tenaga kerja sering kali diterima langsung oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Mukhtaruddin berharap koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dapat berjalan maksimal dalam meningkatkan pemahaman calon pekerja migran.

Ia menegaskan bahwa kesempatan bekerja di luar negeri saat ini cukup terbuka bagi masyarakat yang ingin menempuh jalur penempatan resmi.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak memilih jalur ilegal yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan selama proses keberangkatan maupun ketika bekerja di negara tujuan.

Mukhtaruddin menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memperluas penyebaran informasi mengenai kesempatan kerja internasional.

Lembaga pendidikan diharapkan dapat menjadi mitra strategis untuk meningkatkan kesiapan calon pekerja migran sekaligus memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan yang aman.

"Termasuk juga dengan perguruan tinggi dalam rangka kita memperkuat informasi kepada masyarakat," ungkap Mukhtaruddin.

Melalui penyelenggaraan job fair internasional Garut 2026 dan penandatanganan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, Kementerian P2MI berupaya memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri.

Penguatan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran, memperkuat sistem pelindungan, serta mengurangi risiko penipuan dan perdagangan orang.

Kementerian P2MI berharap sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan mitra strategis lainnya mampu menciptakan sistem penempatan pekerja migran Indonesia yang semakin aman, terarah, dan sesuai prosedur.