Jakarta, VIVA - Pemerintah menyiapkan aturan baru terkait pembayaran pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang nantinya dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, pemerintah akan menunjuk lembaga pengelola dana tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan diberikan masa transisi hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana cadangan pesangon kepada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," kata Indah dalam acara sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, Jumat, 13 November 2026, dikutip dari kanal YouTube @NgoPiSIK.
Menurut Indah, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon menjadi salah satu pengaturan baru dalam undang-undang tersebut. Skema ini dirancang untuk memastikan perusahaan memiliki kesiapan keuangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.
Perusahaan Wajib Menyiapkan Pesangon Sejak Awal Pekerja MasukKetentuan mengenai DCP diatur dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan tersebut, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Dana tersebut tidak disimpan dan dikelola sendiri oleh perusahaan, melainkan dititipkan kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola.
Indah menjelaskan, kewajiban ini membuat perusahaan harus memperhitungkan potensi pembayaran pesangon sejak awal merekrut pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.
Dengan demikian, perusahaan perlu memperhitungkan kewajiban pesangon sebagai bagian dari perencanaan keuangan sejak hubungan kerja dimulai. Dana yang telah disiapkan kemudian disetorkan kepada lembaga pengelola sesuai ketentuan.
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelas Indah.
