Jakarta, VIVA - Penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto setelah kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut kosong. Sejumlah tokoh mulai disebut memiliki peluang mengisi posisi tersebut.
Namun, sosok yang dipilih tidak hanya dituntut memiliki kedekatan dengan Presiden, tetapi juga kemampuan membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan nasional.
Prabowo sendiri menyatakan akan mencari pengganti Gibran setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden," kata Prabowo.
Ia juga menyebut keputusan tersebut membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Namun, ia belum mengungkapkan nama maupun kriteria khusus calon yang sedang dipertimbangkan.
Kriteria Wapres Pengganti Gibran
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan sejumlah kriteria yang perlu dimiliki calon Wakil Presiden. Menurut dia, sosok tersebut harus mempunyai chemistry kuat dengan Prabowo agar tercipta keselarasan dalam menjalankan pemerintahan.
"Saat ini kita mengalami kekosongan wakil presiden dan sedang mencari wakil presiden yang baru. Kami berharap wakil presiden itu adalah yang chemistry-nya cukup kuat dengan Pak Prabowo," katanya di kesempatan berbeda.
Keselarasan tersebut, lanjut Doli, perlu tercermin dari kesamaan visi, misi, cara pandang, hingga kebijakan antara Presiden dan Wakil Presiden. "Nah, chemistry yang kuat itu akan bisa terbangun kalau wapres itu nanti punya visi, misi yang sama, paradigma berpikir yang sama, dan kebijakan yang sama dengan Pak Prabowo," ujarnya.
Selain itu, calon Wakil Presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Doli juga menilai sosok yang terpilih perlu mempunyai kemampuan menyelesaikan persoalan atau menjadi problem solver bagi pemerintah.
"Jadi, harus punya legitimasi hukum. Jadi, nanti tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR harus cari tahu betul detail, syarat seorang wakil presiden itu harus betul-betul clear," ujarnya.
