DJP Kumpulkan 100 Wajib Pajak Kakap, Ini yang Dibahas

cnbcindonesia.com
2 jam lalu
Cover Berita
Foto: Gedung Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (17/11/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu, salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, mengumpulkan 100 perwakilan wajib pajak yang terdaftar di KPP WP Besar Satu.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu, Affan Nuruliman mengatakan, pengumpulan pada Kamis (12/11/2026) ini dilakukan dalam rangka edukasi Pemanfaatan PMK 71 Tahun 2026 di Gedung dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56 Jakarta Selatan.

"Mengingat saat ini sedang berlangsung Program Penghapusan Sanksi Administratif," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (14/11/2026).


Baca:5.757 Perusahaan Masuk Radar Pajak Minimum Global 15%, Ini Rinciannya

Affan menjelaskan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut berdasarkan Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.

Sanksi administratif yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sebagaimana terdapat dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP PBB, Surat Tagihan Pajak (STP), dan STP PBB.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi ketentuan Pasal 23 PMK 71 Tahun 2026. Selain itu, wajib pajak mengajukan permohonan paling lama dua tahun sejak berlakunya PMK 71 Tahun 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pun telah menetapkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

Baca:DPR Usul Pembalut Jadi Bahan Pokok Biar Bebas Pajak, Ini Kata Bos DJP

Sanksi administratif yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan antara lain denda, bunga, dan kenaikan. Namun, sanksi tidak termasuk denda atas permohonan keberatan, banding, dan peninjauan kembali dengan putusan menolak permohonan wajib pajak dan terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Affan pun turut mendorong para wajib pajak untuk membantu KPP Wajib Pajak Besar Satu dalam menjaga integritas dan profesionalisme petugas pajak, seiring dengan adanya program itu.

"Mari kita saling menjaga integritas kita, dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada Bapak dan Ibu sekalian," ujar Affan.


(arj/arj)
Saksikan video di bawah ini:
Video: DJP Siap Hapus Sanksi Administrasi Wajib Pajak, Ini Syaratnya

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Festival Kalimantan Barat di TMII Promosikan Budaya, Kuliner Khas, dan Produk UMKM untuk Perluas Pasar
• 2 jam lalupantau.com
thumb
Pemkab Bogor: Struktur vila Soekarno tetap terjaga meski jadi resto
• 3 jam laluantaranews.com
thumb
Tuntaskan Misi Kemanusiaan di Pasifik Selatan, Satgas Port Visit 2026 Tiba di Jakarta
• 7 jam lalumetrotvnews.com
thumb
5 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Paru-Paru
• 21 jam lalubeautynesia.id
thumb
Polda DIY Bantah Truk Polisi Angkut Ormas saat Ricuh Demo Yogyakarta, Begini penjelasannya
• 23 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.