HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan posisi dan makna pemberian diskresi Ketua Umum DPP Partai Golkar kepada kader yang maju sebagai calon ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda).
Dalam penjelasannya, Emanuel menegaskan bahwa diskresi bukan penetapan seseorang sebagai ketua, melainkan pengecualian terhadap persyaratan organisasi agar kader yang tidak memenuhi ketentuan umum tetap memiliki kesempatan mengikuti proses pencalonan.
Ia mencontohkan, kader yang telah menjabat sebagai ketua selama dua periode dan berdasarkan aturan tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan kepemimpinan, dapat diberikan diskresi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Pemberian diskresi itu diberikan agar calon yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku umum tadi, misalnya yang sudah dua periode jadi ketua tidak bisa melanjutkan lagi, akan diberikan semacam diskresi atau pengecualian agar yang bersangkutan bisa tetap memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan ketua,” jelas Emanuel pada Sabtu, 14 November 2026.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemberian diskresi tidak serta-merta menjadikan penerimanya sebagai ketua.
Diskresi hanya memberikan akses kepada kader bersangkutan untuk masuk dalam proses pencalonan dan bersaing dengan kandidat lainnya.
“Diskresi itu adalah pintu masuk atau tiket untuk masuk ke arena menjadi calon untuk bisa bertarung dalam proses pemilihan,” ujarnya.
Emanuel kemudian membedakan antara kewenangan pemberian diskresi dan mekanisme pemilihan dalam Musda.
Setelah memperoleh diskresi, seorang calon tetap harus mengikuti tahapan dan mekanisme organisasi sebagaimana kandidat lain yang telah memenuhi persyaratan tanpa melalui diskresi.
Menurutnya, proses berikutnya membutuhkan peran pimpinan DPD tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk membangun komunikasi dan mencari kesepakatan bersama.
Ia mendorong agar para pihak mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan kepemimpinan baru, sehingga pelaksanaan Musda tidak berkembang menjadi pertarungan antarkader yang justru menimbulkan perpecahan.
“Nah, ini namanya Musda ya, Musyawarah Daerah, bukan pemilihan yang harus gontok-gontokan,” tegasnya.
Penjelasan Emanuel tersebut menempatkan diskresi sebagai instrumen organisasi untuk memberikan ruang pencalonan, bukan sebagai keputusan akhir mengenai siapa yang akan memimpin DPD Partai Golkar.
Penentuan ketua tetap menjadi bagian dari proses Musda dengan mengedepankan mekanisme organisasi dan semangat musyawarah mufakat.
Sebelumnya, lima daerah di Sulsel telah mendapatkan diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Kelima daerah tersebut yakni Soppeng, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, dan Enrekang.
Masing-masing diskresi diberikan kepada Andi Kaswadi Razak (Soppeng), Islam Iskandar (Jeneponto), Basli Ali (Selayar), Megawati (Luwu Utara), dan Saleh Rahim (Enrekang).
Sementara itu, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel Supriansa mengungkapkan masih ada sejumlah daerah yang juga diusulkan untuk mendapatkan diskresi dari DPP Golkar.
Menurutnya, pengajuan diskresi dilakukan secara bertahap sehingga waktu penerbitannya kemungkinan tidak bersamaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Karena tidak bersamaan waktunya kita mengirim, maka juga mungkin tidak bersamaan waktunya datang. Mudah-mudahan diskresi Tana Toraja bisa bersamaan dengan Kota Makassar. Karena Kota Makassar juga kita ajukan,” ujar Supriansa.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pemberian diskresi di internal Golkar Sulsel masih berlangsung.
Selain lima daerah yang telah menerima diskresi, Tana Toraja dan Kota Makassar menjadi dua daerah yang turut diusulkan untuk memperoleh kebijakan khusus dari DPP Golkar. (ams)
