JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan ruang redaksi media massa harus tetap memiliki kendali dalam menentukan pemberitaan di tengah besarnya pengaruh algoritma platform digital global.
Menurut Meutya, penentuan berita tidak boleh sepenuhnya mengikuti algoritma perusahaan teknologi global yang cenderung berorientasi pada keuntungan bisnis.
Hal itu disampaikan Meutya saat menghadiri peluncuran sebuah media nasional baru di Jakarta Pusat.
"Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat," kata Meutya dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2026)
Baca Juga: Menkomdigi Tekankan Pentingnya Konektivitas Internet bagi Ekonomi dan Kualitas SDM
Meutya Soroti Pengaruh Algoritma Platform DigitalMeutya menilai penentuan berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor. Mereka dinilai memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan konteks pemberitaan serta kepentingan masyarakat.
Ia turut mengingatkan algoritma platform digital milik perusahaan teknologi dunia belum tentu mempertimbangkan nilai dan etika jurnalistik maupun keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Terlebih, perkembangan teknologi informasi turut mengubah pola konsumsi masyarakat dalam memperoleh berita.
Meutya menyebut sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui platform media sosial. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap industri media massa nasional.
"Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita, yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters (itu penting)," ujarnya.
Meutya menyampaikan bahwa kecerdasan artifisial atau AI juga belum sepenuhnya dapat menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak suatu informasi.
Menurutnya, jurnalis dan editor tetap dibutuhkan untuk memahami konteks, mempertimbangkan kepentingan publik, serta menilai konsekuensi dari sebuah pemberitaan.
Baca Juga: Menkomdigi Respons Politikus Singapura, Kaitkan Pasar Digital RI dengan Investor Global
Pemerintah Pertahankan Aturan Perlindungan JurnalismeUntuk melindungi ekosistem media nasional, pemerintah mempertahankan penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Meutya mengatakan aturan tersebut tetap ditegakkan meskipun pemerintah menghadapi tekanan dan penolakan dari perusahaan teknologi global.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembahasan undang-undang mengenai hak media massa di DPR sebagai salah satu upaya melindungi industri media dan jurnalistik nasional.
Dia berharap pelaku industri media tetap menjaga independensi ruang redaksi serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menyajikan informasi.
Meutya menekankan bahwa kendali atas informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan informasi nasional di tengah dominasi platform digital global.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- meutya hafid
- menkomdigi
- ruang redaksi
- algoritma platform
- global
- komunikasi dan digital
