London, VIVA - Mengakses foto, video, dan metadata terkait yang tersimpan di perangkat Android pengguna di Italia tanpa memperoleh persetujuan, otoritas perlindungan data Italia akhirnya menjatuhkan denda sebesar 805 juta euro (900 juta dolar AS atau sekitar Rp16,4 triliun) kepada Meta.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan fitur Facebook bertajuk "Dapatkan saran dari galeri saat menjelajahi Facebook" (Get suggestions from gallery when browsing Facebook) pada 2023. Fitur ini menyarankan foto dan video yang tersimpan di ponsel pintar pengguna untuk dibagikan melalui platform tersebut.
Facebook meminta satu persetujuan untuk beberapa fungsi sekaligus. Tanpa pemberitahuan umum jelas kepada pengguna bahwa aplikasi juga dapat mengakses galeri foto mereka.
Fitur itu secara otomatis diaktifkan secara default, sehingga berpotensi memungkinkan aplikasi mengakses seluruh arsip foto pengguna. Ini yang ditemukan otoritas perlindungan data Italia yang menyebut praktik itu melanggar Pasal 122 Kode Privasi Italia, yang mengimplementasikan Arahan ePrivacy Uni Eropa dan melindungi informasi yang tersimpan di perangkat pengguna.
Investigasi dimulai pada Juli 2025 menyusul pengaduan dari Pusat Perlindungan Konsumen Bolzano dan mencakup analisis teknis terhadap aplikasi tersebut.
Otoritas Italia itu menegaskan informasi di ponsel pintar harus didasarkan pada persetujuan informasi yang memadai, terlepas dari apakah data pribadi tersebut kemudian dikirimkan atau kerugian dapat dibuktikan.
Otoritas tersebut juga menolak keberatan Meta mengenai yurisdiksi dengan menyatakan bahwa peraturan ePrivacy tidak menerapkan mekanisme "satu pintu" (one-stop-shop) Uni Eropa.
Berdasarkan keputusan tersebut, Meta wajib mengajukan permintaan persetujuan secara terpisah, menjelaskan tujuan fitur dengan jelas, serta memastikan fitur itu tetap dinonaktifkan secara default dalam waktu 60 hari, termasuk bagi pengguna yang sebelumnya telah memberikan izin.
Perusahaan tersebut harus melaporkan langkah-langkah awal dalam waktu 30 hari dan menyampaikan perincian tindakan yang telah diterapkan dalam waktu 90 hari.
