jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (13/11) tentang alih status PPPK paruh waktu belum punya regulasi, ada beberapa titik rawan dalam seleksi CPNS, hingga jangan ada diskriminasi pada TPP/TKD PPPK. Simak selengkapnya!
1. Siap Akselerasi Agenda Kebangsaan, Fuji Abdul Rohman Yakin Raih 71% Suara
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK Harus Setara PNS, Dokumen Sudah di Tangan Prabowo, Kapan Bisa Dilaksanakan?
Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdul Rohman menyampaikan stabilitas keamanan, masalah pangan, hingga dinamika geopolitik merupakan tantangan yang nyata akan dihadapi bangsa ini.
“Pemuda Muhammadiyah harus bersatu dalam semangat soliditas guna menjawab tantangan itu agar tidak berdampak pada masyarakat,” ujar Fuji, saat memimpin konsolidasi di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Gembira dari Seleksi CPNS di 2027, KemenPANRB Ungkap Kriteria, Memberikan Kepastian
Selengkapnya di Bawah:
Siap Akselerasi Agenda Kebangsaan, Fuji Abdul Rohman Yakin Raih 71% Suara
2. Berikut Ini Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Naik Level PPPK Paruh Waktu juga Diawasi
Pemerintah belum merilis jadwal seleksi CPNS 2026 yang tahapannya akan dimulai pada November ini.
Adapun, pelaksanaan tes CPNS diperkirakan baru bisa dilakukan pada 2027.
Sehingga ada yang menyebut rekrutmen abdi negara kali ini merupakan seleksi CPNS 2027.
Terkait hal tersebut, Ombudsman RI (ORI) menegaskan komitmennya dalam mengawal rekrutmen CASN agar bersih, transparan, dan bebas malaadministrasi.
Selengkapnya di Bawah:
Berikut Ini Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Naik Level PPPK Paruh Waktu juga Diawasi
3. Januari 2027 Sebentar Lagi, Alih Status PPPK Paruh Waktu Belum Ada Regulasi
Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menunggu regulasi mengenai mekanisme penggajian PPPK Paruh Waktu setelah naik status menjadi PPPK penuh waktu.
Alih status PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan dilakukan bertahap mulai Januari 2027.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pembahasan Badan Anggaran DP RI telah disiapkan anggaran sekira Rp28 triliun untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bidang pendidikan.
Januari 2027 Sebentar Lagi, Alih Status PPPK Paruh Waktu Belum Ada Regulasi
4. Dokumen Usulan Pengalihan PPPK BAST PTNB ke PNS Sudah di Tangan Presiden, Minta Diskresi
Dokumen usulan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini resmi berada di tangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Alih status PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan dilakukan bertahap mulai Januari 2027.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pembahasan Badan Anggaran DP RI telah disiapkan anggaran sekira Rp28 triliun untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bidang pendidikan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Dokumen Usulan Pengalihan PPPK BAST PTNB ke PNS Sudah di Tangan Presiden, Minta Diskresi
5. TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus meningkat dan merata. Jangan ada diskriminasi dalam pemberian TPP/TKD PPPK dengan PNS.
Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengatakan kesejahteraan PPPK di setiap daerah harus ditingkatkan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
