Bayangkan kamu sedang bersandar di kasur empukmu sambil menggulir beragam unggahan media sosial favoritmu. Tiba-tiba, ada notifikasi masuk dari nomor tidak dikenal. Kontak itu mengaku pihak berwenang dari platform digital yang kamu gunakan, lalu memberitahukan bahwa kamu punya tunggakan pembayaran.
Lantas, kamu panik. Mereka tahu persis identitas lengkapmu. Lalu, mereka menyarankan sejumlah solusi, baik itu mengakses tautan maupun membayar tunggakan itu ke nomor rekening yang mereka bagikan. Apa yang akan kamu lakukan?
Tentu saja itu trik pasaran yang sudah banyak orang ketahui. Sudah banyak imbauan untuk tidak sembarang mengakses bentuk tautan yang tidak biasa, mengangkat telepon dari orang tidak dikenal, atau mengirimkan dana kepada sumber yang tidak pernah dihubungi sebelumnya.
Namun, bagaimana cara mereka mendapat begitu banyak informasi pribadi kita? Kenal saja tidak. Bukan juga kenalan dari teman atau keluarga. Apakah data pribadi kita memang semudah itu untuk diakses bebas oleh segelintir orang?
Bisa jadi, hal itu berkaitan erat dengan fenomena serangan siber yang marak diperbincangkan beberapa waktu belakangan. Pemantauan pada FortiGuard Labs Threat Map pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, tercatat sekitar 255.000 aktivitas ancaman siber yang menyasar sejumlah sektor di Indonesia dalam 24 jam terakhir.
Sektor perbankan, asuransi, dan industri finansial menjadi target favorit. Sasaran lainnya adalah sektor pemerintahan, manufaktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan konstruksi.
Pada 2024, laporan dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) berjudul “Lanskap Keamanan Siber Indonesia” mencatat total lebih dari 330 juta trafik anomali serangan siber di Indonesia sepanjang tahun. Artinya, ada jutaan perangkat asing yang berupaya menembus sistem keamanan data dan siber Indonesia per bulannya.
Apa maksud dan tujuan para pelaku dari serangan itu? Mereka ingin mencuri data sensitif yang tersimpan baik di berbagai sistem perusahaan, lembaga pemerintah, maupun platform digital. Kemudian, data tersebut dijadikan salah satu komoditas dalam ekosistem kejahatan digital yang mereka tekuni.
Persoalannya tidak lagi sebatas peretas yang iseng membobol sistem, tetapi bagaimana identitas seseorang ataupun perusahaan dimanfaatkan segelintir pihak untuk memperoleh pendapatan. Pelaku memanfaatkan celah keamanan jaringan, mencuri kredensial pengguna, atau mengelabui korban melalui berbagai cara.
Setelah berhasil diperoleh, informasi tersebut tidak berhenti di tangan pencurinya. Di sinilah persoalannya menjadi lebih runyam. Pencurian data bukanlah akhir dari sebuah serangan siber. Sebaliknya, data yang berhasil dicuri dapat menjadi awal dari rangkaian kejahatan berikutnya.
Sebenarnya, bagaimana rantai bisnis kejahatan di balik gencarnya serangan siber yang dilangsungkan? Bagaimana industri kejahatan digital ini berkembang liar dan menghantui keamanan siber semua orang?
Upaya pembobolan sistem yang terjadi bukan hanya tindakan kriminal individual semata, tetapi menjadi kejahatan terorganisasi yang memiliki ekosistem ekonomi sendiri.
Peretas umumnya hanya salah satu aktor dari sekian banyak pihak yang tergabung dalam ekosistem industri ini. Layaknya profesi lain yang memiliki banyak posisi dan pekerja di dalamnya, industri ini pun memiliki pembagian kerja, mekanisme transaksi, pasar, bahkan model bisnis!
Di Indonesia, kejahatan digital yang paling sering ditemui, di antaranya kebocoran data diikuti phishing dan ransomware. Tentu pembagian kerja dan pendekatannya berbeda tergantung cara yang dipilih.
Mengacu pada laporan BSSN sebelumnya, terdapat skema bagaimana terjadinya suatu insiden kejahatan digital. Pertama, untuk kebocoran data, peran ini lebih banyak dilakukan oleh seorang pelaku serangan (threat actor). Biasanya, threat actor akan menyasar dan memindai sistem yang telah mereka incar.
Selanjutnya, mereka akan mengirimkan serangan phishing dan malware untuk melancarkan aksi mereka. Setelah berhasil membobol sistem, mereka akan mengakses dokumen penting yang ada di dalam, lalu mengumpulkan dan memperjualbelikannya di forum open source seperti dark web.
Untuk ransomware, serangan siber ini menggunakan malware untuk menginfeksi perangkat dan mengenkripsi data yang terdapat dalam sistem perangkat yang telah ditarget, menyebabkan beberapa dokumen penting tidak dapat dibuka lagi. Setelah itu, threat actor akan meminta tebusan sejumlah uang sebagai jaminan pengembalian akses data yang telah mereka bobol sebelumnya.
Yang paling menarik, threat actor tidak selalu orang yang paling paham teknologi atau ahli pemrograman. Berdasarkan penjelasan dalam ”Ransomware Playbook” oleh Professor Busch's CFS Resources 2025, ada yang namanya Ransomware-as-a-Service (RaaS). Ini adalah model bisnis berbasis layanan, di mana pengembang atau operator ransomware menyediakan perangkat dan infrastruktur serangan kepada afiliasi.
Umumnya ada tiga aktor dalam model RaaS. Pertama, operator bertugas membuat perangkat pendukung ransomware. Kedua, threat actor atau afiliasi akan mencari korban, menjalankan serangan, dan melakukan pemerasan. Ketiga, ada Initial Access Broker (IAB) perantara yang menjual akses ke jaringan perusahaan atau organisasi yang sudah berhasil ditembus.
Afiliasi biasanya membeli akses dari IAB terlebih dahulu. Namun, tidak semua afiliasi harus membeli akses dari IAB dan tidak semua IAB bekerja untuk kelompok ransomware. Selain itu, model bisnis ini hanya salah satu bentuk dari Cybercrime-as-a-Service (CaaS).
Sederhananya, IAB menjual akses ilegal ke jaringan perusahaan yang menjadi korban, lalu dibeli oleh afiliasi yang ingin melancarkan serangan ransomware. Dalam aksinya, afiliasi dibantu oleh perangkat lunak pendukung yang telah disediakan operator. Barulah, data dicuri dan menjadi alat untuk mengancam korban membayar tebusan.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC) Pratama Persadha menjelaskan, model CaaS mulai berkembang seiring dengan pemisahan kemampuan teknis menjadi layanan yang dapat dibeli oleh pelaku lain.
”Kemampuan membuat malware, menyediakan infrastruktur serangan, mencuri akses, hingga melakukan pemerasan mulai dipisahkan menjadi layanan yang dapat dibeli oleh pelaku lain,” katanya.
Industrialisasi kejahatan digital, menurut Pratama, bukan fenomena yang muncul tiba-tiba akibat perkembangan kecerdasan buatan atau teknologi terbaru. Fondasinya telah terbentuk sejak puluhan tahun lalu selaras dengan perkembangan internet, transaksi digital, komputasi awan, dan ekonomi berbasis data.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, membenarkan, kejahatan siber kini berkembang dengan pembagian kerja yang semakin spesifik. Jika sebelumnya pelaku harus memiliki kemampuan teknis tinggi untuk meretas sistem, kini berbagai perangkat dan jasa kejahatan dapat diperoleh melalui jaringan kriminal.
Di dalam ekosistem tersebut terdapat spesialis pencuri data, penjual akses, operator serangan, hingga pencuci uang. Masing-masing menjalankan fungsi berbeda, tetapi saling terhubung dalam satu rantai kejahatan.
”Kejahatan siber bukan lagi sekadar aksi seorang peretas, melainkan industri kriminal dengan rantai pasok dan pembagian kerja, dengan lingkup nasional maupun internasional,” ucapnya.
Namun, yang namanya industri, ada yang menjual dan membeli. Umumnya, pembeli data curian jugalah pelaku kriminal lain yang membutuhkan data sebagai bahan baku untuk melakukan kejahatan berikutnya, seperti pencuri identitas dan penipu keuangan. IAB dan afiliasi juga tergolong pembeli dalam konsep ini.
Industri kejahatan digital ini tidak main-main. Serangan siber dapat menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar dari pemerasan, perdagangan kembali data yang didapatkan, atau bentuk tindak kejahatan lainnya yang juga menghasilkan uang.
Heru menjelaskan, pasar data curian bekerja seperti ekonomi ilegal lainnya. Penawaran berasal dari kebocoran data, phishing, malware pencuri informasi, dan pembobolan sistem. Adapun pembelian datang dari pelaku penipuan, pencurian identitas, pemerasan, serta berbagai bentuk kejahatan lain.
Data yang telah dicuri juga dapat dijual kembali, digabungkan, atau diperkaya dengan informasi lain sehingga nilainya meningkat. Artinya, satu insiden kebocoran dapat memunculkan banyak kejahatan lanjutan.
”Satu kali data dicuri, korbannya bisa dieksploitasi berkali-kali oleh pelaku yang berbeda,” ujar Heru.
Indonesia Threat Landscape Report 2025 yang diterbitkan SOCRadar mencatat aktivitas kebocoran data dan basis data di dark web yang diamati mencapai 88,12 persen. Lebih lanjut, penjualan akses tercatat sebesar 9,67 persen. Aktivitas berbagi data mencapai 65 persen dan penjualan sebesar 32,3 persen.
Namun, Pratama mengatakan, belum ada angka resmi yang menggambarkan total nilai ekonomi perdagangan data curian yang menyasar Indonesia hingga saat ini. Sebagian transaksi berlangsung melalui forum tertutup, dark web, aplikasi percakapan terenkripsi, dan jaringan perantara, sehingga sulit diukur secara utuh.
Ia mengingatkan, besarnya aktivitas yang terpantau tidak serta-merta menggambarkan nilai transaksi pasar gelap secara keseluruhan. Kendati temuan tersebut memperlihatkan bahwa data dan akses ke sistem telah menjadi komoditas dalam ekosistem kriminal.
Heru turut berpendapat, model industri juga menguntungkan karena pelaku dapat menjangkau korban lintas negara dan memanfaatkan otomatisasi untuk memperbesar skala kejahatan. “Jadi kerjanya remote dan tidak perlu kotor tangannya. Modal dan risiko operasionalnya bisa ditekan melalui pembagian kerja serta layanan kriminal siap pakai,” katanya.
Semakin banyak data yang berhasil diretas dan diperjualbelikan, industri ini akan semakin untung.
Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 2024 memperkirakan jaringan kriminal yang menjalankan penipuan digital di Asia Tenggara menghasilkan pendapatan sekitar 27,4 miliar dolar AS hingga 36,5 miliar dolar AS per tahun. Angka itu setara Rp 495 triliun hingga Rp 665,5 triliun dengan asumsi kurs Rp 18.000 per dolar AS.
Sementara itu, Chainalysis dalam 2026 Crypto Crime Report memperkirakan, pembayaran tebusan ransomware yang teridentifikasi secara global melalui transaksi blockchain sepanjang 2025 mencapai sekitar 820 juta dolar AS, atau Rp 14 triliun dengan asumsi kurs yang sama.
Sekali lagi, kunci dari industri ini adalah data. Semakin banyak data yang berhasil diretas dan diperjualbelikan, industri ini akan semakin untung. Maka dari itu, kebanyakan pelaku industri ini akan menyerang negara dengan populasi yang cukup besar, salah satunya Indonesia.
Di Indonesia, laporan BSSN mencatat aktivitas ransomware sebanyak 514.508 trafik. Sementara itu, aktivitas phishing mencapai 26.771.610 trafik. Tak hanya itu, sebanyak 56.128.160 temuan kebocoran data (data exposure) oleh BSSN dari 461 instansi terdampak selama periode 2024.
Mengacu pada publikasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 20 April 2026, sejak Juni 2024 hingga triwulan I 2026, tercatat 21 kasus peretasan di sektor keuangan dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,52 triliun.
Indonesia kerap kali menjadi sasaran empuk para peretas. Bagaimana bisa? Ahli forensik digital Ruby Alamsyah menjelaskan, karakteristik pelaku peretasan dalam mencari target sifatnya mirip dengan tenaga pemasaran yang membidik pasar potensial.
”Karakteristik hacker dan sales atau marketing itu mirip. Mereka cari pasar atau captive market yang besar,” katanya.
Ruby berpendapat, besarnya populasi Indonesia membuat data yang dapat dikumpulkan dan diperjualbelikan juga berpotensi lebih banyak. Di sisi lain, perhatian masyarakat yang besar terhadap isu kebocoran data dapat dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh eksposur ketika menawarkan data curian.
Ia menambahkan, setelah data dalam jumlah besar dijual, sebagian pelaku dapat menjualnya kembali secara eceran kepada pelaku kejahatan lokal. Data lama pun masih bisa dimanfaatkan dan didaur ulang. Itu sebabnya, kasus penipuan di Indonesia tidak ada habisnya, karena bahan bakarnya selalu tersedia.
Menyikapi tumbuhnya ekosistem kejahatan digital ini, Heru menilai, kombinasi antara kelemahan keamanan, rendahnya literasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta besarnya insentif ekonomi bagi pelaku saling berkaitan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebocoran data yang berulang tidak cukup menjadi bukti bahwa industri tersebut sengaja dibiarkan tumbuh.
Ia berpandangan, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum lintas negara. Perusahaan dan penyelenggara sistem elektronik juga harus bertanggung jawab melindungi data serta memberi tahu masyarakat apabila terjadi kebocoran.
Jangan sampai kebocoran data dianggap sebagai peristiwa biasa. Sebab, ketika data pribadi terus beredar dan diperjualbelikan, masyarakat bukan hanya menghadapi risiko kehilangan informasi. Ancaman penipuan dan kerugian ekonomi yang berlangsung berulang kali akan terus ada dan lahir dari industri jahat yang terus dibiarkan hidup.
