Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum diwartakan pewarta Kantor Berita ANTARA selama sepekan ini. Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
1. Kapolri: Sudah ada laporan polisi terkait makar kasus sadap Presiden
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut pihaknya telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Informasi itu diungkap Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini.
2. Pemerintah bentuk pokja atasi hambatan penanganan kasus HAM berat
Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kelompok kerja (pokja) tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim.
Baca selengkapnya di sini.
3. Polri pecat AS buntut kasus dugaan penyadapan ilegal
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen AS buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
4. KPK respons temuan ICW soal pengadaan pemengaruh Rp14,7 miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026 sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.
Baca selengkapnya di sini.
5. Eks Kapolres Bima Kota dan bandar narkoba dituntut seumur hidup
Mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan sejumlah terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika dituntut pidana penjara seumur hidup dalam perkara narkotika di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tuntutan terhadap Didik dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bima yang dipimpin Ketua, Rifai, Kamis (12/11).
Baca selengkapnya di sini.
1. Kapolri: Sudah ada laporan polisi terkait makar kasus sadap Presiden
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut pihaknya telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Informasi itu diungkap Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini.
2. Pemerintah bentuk pokja atasi hambatan penanganan kasus HAM berat
Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kelompok kerja (pokja) tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim.
Baca selengkapnya di sini.
3. Polri pecat AS buntut kasus dugaan penyadapan ilegal
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen AS buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
4. KPK respons temuan ICW soal pengadaan pemengaruh Rp14,7 miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026 sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.
Baca selengkapnya di sini.
5. Eks Kapolres Bima Kota dan bandar narkoba dituntut seumur hidup
Mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan sejumlah terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika dituntut pidana penjara seumur hidup dalam perkara narkotika di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tuntutan terhadap Didik dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bima yang dipimpin Ketua, Rifai, Kamis (12/11).
Baca selengkapnya di sini.
