JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa hukum pengadu Gibran Ahmad Khozinudin mendesak DPR RI tetap melanjutkan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Khozinudin menilai, pengunduran diri Gibran tidak seharusnya membuat DPR menghentikan proses HMP.
Menurutnya, pertanggungjawaban dari sisi jabatan wakil presiden harus dibedakan dengan pertanggungjawaban pidana yang melekat secara pribadi.
"Sebagaimana kami sudah tegaskan di awal, dalam proses pidana itu adalah meminta pertanggungjawaban pribadi sebagai pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan wapres, itu adalah pertanggungjawaban dari sisi jabatan wapres yang semestinya diberhentikan," kata Khozinudin dalam tayangan Kompas Petang, Sabtu (14/11/2026).
Baca Juga: Sikap Sejumlah Partai soal Usulan Nama Cawapres Menggantikan Gibran
Khozinudin Minta DPR Perhatikan Beban Anggaran NegaraIa juga menilai DPR perlu memastikan proses pemberhentian Gibran tidak menimbulkan beban tambahan bagi keuangan negara, terutama terkait pemberian fasilitas maupun kompensasi setelah pengunduran diri.
"Sehingga kita tidak perlu kehilangan keuangan negara untuk memberikan berbagai fasilitas keuangan kepada Gibran karena pengunduran dirinya," ujar dia.
Khozinudin kemudian menyinggung kondisi penerimaan pajak yang menurutnya belum mencapai target.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan DPR perlu mempertimbangkan aspek penghematan anggaran dalam menindaklanjuti HMP.
"Apalagi Rp514 triliun hari ini Menkeu menyatakan bahwa target pajak kita belum terpenuhi. Artinya semestinya DPR juga menindaklanjuti proses HMP itu, bukan kemudian menggugurkannya begitu saja," kata dia.
Baca Juga: Kepala Bakom Syahganda Bantah Prabowo Suruh Gibran Fight: Pak Yusril yang Benar | ROSI
Ia menegaskan DPR harus mewakili kepentingan rakyat dengan memastikan pemberhentian jabatan wakil presiden tidak disertai komitmen kompensasi yang merugikan atau membebani anggaran negara.
"DPR harus mewakili rakyat untuk bisa menghemat anggaran dengan cara apa? Memastikan pemberhentian jabatan wakil presiden itu tanpa ada komitmen kompensasi apa pun yang merugikan atau membebani anggaran negara," tutur Khozinudin.
Khozinudin pun meminta DPR tidak mengabaikan proses HMP meskipun Gibran telah mengundurkan diri. Pertanggungjawaban dari sisi jabatan wakil presiden tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme tersebut.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- ahmad khozinudin
- dpr ri
- hak menyatakan pendapat
- gibran
- fasilitas gibran
- wapres
