tvOnenews.com – Pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih belum bisa memastikan status penerimaan melalui fitur pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Meski menu bertuliskan Cek NIK Penerima telah tersedia di laman bsu.kemnaker.go.id, fitur tersebut belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Ketika diklik, pengguna belum diarahkan ke halaman pemeriksaan untuk mengetahui apakah NIK mereka tercatat sebagai calon penerima bantuan.
Kondisi ini sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan pekerja. Pasalnya, pemerintah telah mengumumkan ketentuan BSU 2026 dengan nilai bantuan mencapai Rp900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan.
Menanggapi kendala tersebut, Kemnaker menjelaskan bahwa layanan pemeriksaan NIK memang belum dibuka karena proses penyiapan dan penyaluran BSU masih berlangsung.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Agatha Widianawati, memberikan penjelasan mengenai hal itu.
“Karena BSU-nya masih berproses, jadi pengecekan NIK juga belum (bisa) dibuka,” ucap Agatha saat memberikan penjelasan mengenai kendala pada situs resmi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah masih mempersiapkan berbagai kebutuhan sebelum bantuan disalurkan kepada pekerja yang berhak.
“Untuk BSU, kami masih berproses. Jadi, belum ada informasi soal penyalurannya. Semua sedang disiapkan,” lanjut Agatha.
Dengan demikian, belum aktifnya fitur Cek NIK bukan berarti pekerja otomatis tidak memenuhi syarat.
Masyarakat masih perlu menunggu sampai Kemnaker mengumumkan mekanisme pemeriksaan penerima secara resmi.
Fitur pemeriksaan NIK di portal BSU Kemnaker belum dapat digunakan karena proses program masih berjalan. Pemerintah masih mempersiapkan tahapan teknis dan administratif sebelum penyaluran bantuan dilakukan.
Pada laman resmi BSU, Kemnaker juga telah memberikan keterangan bahwa mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi.
Artinya, meskipun menu pemeriksaan sudah terlihat di halaman utama, pekerja belum bisa menggunakan fitur tersebut untuk memastikan status penerimaan bantuan.
Pekerja sebaiknya tidak mencoba memasukkan NIK melalui tautan lain yang mengatasnamakan pemerintah.
Informasi mengenai pembukaan layanan pemeriksaan perlu menunggu pengumuman dari Kemnaker.
Selain itu, belum berfungsinya fitur tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa seseorang gagal memperoleh BSU.
