- Adakah pihak di balik penyadapan yang diduga diperintahkan Listyo Sigit?
- Mengapa ada dugaan Listyo Sigit menjadi ”end user” penyadapan Presiden?
- Adakah tarik-menarik kepentingan politik dari dugaan penyadapan ke isu makar?
- Mengapa Bareskrim terbitkan laporan polisi dugaan makar dengan terduga 4 perwira tinggi Polri?
- Mengapa permintaan DPR agar Polri menerapkan pasal makar bagi penyadap Presiden menuai kritik?
Dugaan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai end user atau penerima hasil akhir pada kasus dugaan penyadapan ilegal dinilai masih terlalu dini. Pakar menekankan arti penting menggali kemungkinan adanya aktor besar ataupun motif politik di balik operasi tersebut. Penyidik perlu membuktikan setiap dugaan berdasarkan hukum yang kuat.
Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyampaikan, Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah dan menetapkan target penyadapan para korban sekaligus menjadi penerima hasil akhir penyadapan.
”Jangan dulu disimpulkan. Biarkan itu jalan yang motif pribadi. Tetapi, kan, ini banyak data informasi yang kemudian perlu digali lebih dalam. Saya menduga ada unsur motif politiknya, itu yang perlu digali, walaupun mungkin tidak sampai pada level makar,” kata guru besar ilmu politik dan keamanan di Universitas Padjadjaran, Muradi, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Mantan Kapolri yang juga mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diduga memberi perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan tiga perwira tinggi lain.
Selain menerapkan pasal dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyampaikan, dalam kasus penyadapan, keempat perwira tinggi yang kini menjadi tersangka diduga memiliki peran berbeda.
Penetapan mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal semestinya membuka jalan bagi pengungkapan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Namun, sebelum substansi perkara terungkap secara terang, isu tersebut justru berkembang menjadi persoalan keamanan negara dan dugaan makar.
Pemerintah dan sejumlah elite politik mulai mengaitkan dugaan penyadapan dengan ancaman terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, kepolisian belum mengungkap secara rinci motif, tujuan, dan konstruksi perkara yang menjerat para tersangka.
Perkembangan ini memunculkan persoalan yang lebih mendasar: sejauh mana penegakan hukum dapat berjalan secara independen ketika perkara yang ditangani bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan?
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menerbitkan laporan polisi untuk dugaan tindak pidana makar dengan terduga pelaku Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lain. Hingga saat ini, pendalaman perkara dilakukan secara intensif agar dapat segera dinaikkan ke tahap penyidikan.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin dalam keterangan pers seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026), mengatakan, dari hasil penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar.
”Jadi, kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku, yaitu empat orang yang sudah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber dan kemungkinan masih bisa berkembang,” tutur Asep.
Empat terduga pelaku itu adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan penyadapan ilegal.
Sejumlah elemen masyarakat sipil dan akademisi mengkritisi sikap Komisi III DPR yang meminta Polri menerapkan pasal makar terhadap para pelaku tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Desakan ini berpotensi menjadi bentuk intervensi legislatif dalam penegakan hukum.
”Permintaan Komisi III DPR untuk mengenakan pasal tertentu berpotensi menjadi bentuk intervensi legislatif terhadap kewenangan penegakan hukum kepolisian dalam menjalankan fungsi pro justitia. Intervensi semacam ini justru dapat bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagaimana ditekankan oleh Komisi III DPR,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Jumat (13/11/2026).
Permintaan pengenaan pasal makar terhadap tersangka penyadapan Presiden Prabowo itu merupakan salah satu kesimpulan hasil rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Setyo, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi III mendesak Polri menerapkan pasal tersebut karena tindakan para tersangka menyadap Presiden dianggap sebagai bentuk makar.
