Penegasan ini sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.
IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum ditetapkan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Hingga saat ini, pemerintah juga belum menunjuk lembaga mana pun untuk mengelola dana tersebut.
Penegasan ini sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara. Kemnaker memastikan belum ada keputusan pemerintah yang mengatur penunjukan lembaga pengelola maupun mekanisme penyetoran dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Putri dalam keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).
Dia menjelaskan, ketentuan Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Dengan demikian, sejumlah aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Pemerintah akan mengawali penyusunan aturan pelaksanaan melalui penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Proses tersebut akan mengakomodasi pandangan pengusaha, pekerja/buruh, serta pihak terkait lainnya.
Menurut Putri, pembahasan secara komprehensif diperlukan agar kebijakan Dana Cadangan Pesangon tidak hanya memberikan pelindungan terhadap hak pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan usaha.
Adapun sejumlah aspek yang akan diatur dalam peraturan pelaksanaan meliputi mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.
Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja/buruh untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan.
Putri menegaskan, Kemnaker berkomitmen memastikan kebijakan tersebut disusun secara transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan pelindungan hak pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
(Nur Ichsan Yuniarto)
