Jakarta, VIVA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan layanan tayangan kamera pengawas CCTV melalui laman cctv.jogjaprov.go.id yang sempat nonaktif saat aksi unjuk rasa 10 November lalu, dapat beroperasi kembali dengan aman.
Kepala Dinas Kominfo DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan hingga Sabtu (14/11/2026), portal yang dikelola Pemda DIY tersebut masih dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan dan pemulihan.
Menurut dia Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) internal melakukan penanganan guna memastikan sumber gangguan teridentifikasi dan langkah pengamanan dilakukan sebelum layanan kembali dibuka.
"Kami tidak ingin terburu-buru mengaktifkan kembali layanan sebelum proses pemeriksaan dan pengamanan selesai. Prioritas kami adalah memastikan layanan dapat beroperasi kembali dengan aman," katanya.
Dia mengatakan selama proses tersebut, masyarakat masih dapat mengakses tayangan delapan titik CCTV Panorama milik Pemerintah Daerah DIY melalui kanal Jogja Istimewa TV (JITV).
Dia menjelaskan terhentinya tayangan publik dalam kamera pengawas CCTV yang dikelola Pemda DIY disebabkan gangguan keamanan siber pada platform penyiaran CCTV, gangguan tersebut bukan akibat kamera di lapangan sengaja dimatikan.
"Perlu dibedakan antara kamera yang merekam di lapangan dengan sistem yang menayangkan hasil rekamannya kepada publik. Gangguan yang kami tangani berada pada platform penyiaran, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal. Ini bukan karena kamera di lapangan sengaja dimatikan," ujar Wahyu.
Menurut dia indikasi gangguan telah menjadi perhatian sebelum aksi berlangsung, pada 9 November 2026, Gov-CSIRT Nasional menyampaikan peringatan keamanan (Security Alert) terkait potensi ancaman siber terhadap platform layanan pemerintah.
"Peringatan tersebut menjadi salah satu dasar peningkatan kewaspadaan dan pemeriksaan terhadap layanan yang dikelola Pemerintah Daerah DIY," katanya.
Menurut dia gangguan yang teridentifikasi berdampak pada server penyiaran portal cctv.jogjaprov.go.id, sehingga terhentinya akses publik itu tidak dapat langsung diartikan sebagai berhentinya seluruh kamera CCTV yang terhubung dengan portal tersebut.
Meski demikian Wahyu juga meluruskan anggapan seluruh CCTV yang terpasang di jalanan Yogyakarta berada di bawah pengelolaan Pemda DIY, sebab pengelolaan kamera pengawas terbagi sesuai wilayah dan fungsi masing-masing instansi.
