Ribuan Warga Portugal Demo di 32 Kota, Desak Pemerintah Atasi Krisis Perumahan

Pantau - Ribuan warga Portugal menggelar demonstrasi serentak di 32 kota pada Sabtu (14/11/2026) untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah mengatasi krisis perumahan yang semakin memburuk di negara tersebut.

Aksi yang diorganisasi oleh platform Casa Para Viver atau Rumah untuk Ditinggali itu berlangsung di sejumlah kota, termasuk Lisbon, Porto, Faro, Portimao, Coimbra, dan Braga.

Para demonstran mengusung slogan "Mereka tidak akan merampas hak kami atas tempat tinggal" sebagai bentuk penolakan terhadap kondisi perumahan yang semakin menyulitkan masyarakat.

Gerakan tersebut menuntut pemerintah memperketat pengendalian harga sewa, memperkuat perlindungan terhadap penggusuran, serta meningkatkan investasi dalam penyediaan perumahan publik yang terjangkau.

Selain itu, massa mendesak pemerintah membatalkan usulan perubahan undang-undang persewaan yang dinilai berpotensi memperlemah perlindungan bagi penyewa.

Juru bicara Casa Para Viver, Rita Silva, mengatakan kepada kantor berita Lusa bahwa demonstrasi nasional tersebut memperlihatkan persoalan perumahan telah meluas ke berbagai wilayah Portugal.

Menurut Rita, krisis tersebut tidak lagi hanya terjadi di pusat perkotaan besar, tetapi juga telah memengaruhi masyarakat di berbagai daerah.

Casa Para Viver merupakan platform yang menghimpun sekitar 100 asosiasi perumahan dan organisasi masyarakat akar rumput.

Organisasi tersebut mendorong penerapan aturan yang lebih ketat terhadap kontrak sewa untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada masyarakat.

Mereka juga menuntut pengawasan terhadap properti yang tidak dihuni, akomodasi wisata jangka pendek, serta praktik spekulasi properti.

Berbagai tuntutan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap kenaikan harga sewa dan keterbatasan ketersediaan hunian yang semakin membebani masyarakat Portugal.

Demonstrasi berlangsung setelah parlemen Portugal menyetujui secara prinsip usulan pemerintah untuk mengubah undang-undang persewaan perkotaan.

Usulan perubahan tersebut akan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan kontrak sewa sekaligus mempercepat prosedur penggusuran.

Namun, para pegiat perumahan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi penyewa.

Kekhawatiran itu muncul ketika masyarakat masih menghadapi kenaikan harga sewa dan terbatasnya pilihan hunian yang terjangkau.

Para demonstran menilai pemerintah perlu mengutamakan kebijakan yang memberikan kepastian tempat tinggal dan perlindungan bagi masyarakat.

Menjelang demonstrasi nasional, Presiden Portugal Antonio Jose Seguro mengadakan pertemuan dengan sejumlah pegiat perumahan pada Jumat (13/11/2026).

Perwakilan Casa Para Viver menyambut baik pertemuan tersebut sebagai kesempatan untuk menyampaikan persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat.

Meski demikian, gerakan tersebut juga mendesak Perdana Menteri Luis Montenegro untuk terlibat langsung dalam dialog mengenai penyelesaian krisis perumahan.

Keterlibatan pemerintah dalam pembahasan kebijakan perumahan menjadi salah satu tuntutan utama gerakan yang berlangsung di berbagai kota tersebut.

Melalui demonstrasi nasional ini, Casa Para Viver terus mendorong penguatan perlindungan penyewa, pengendalian harga sewa, serta peningkatan penyediaan perumahan publik yang terjangkau.