Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya yang menyeret eks Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo mulai terkuak ke publik. Skandal ini terbongkar bermula dari kecurigaan terhadap instruksi pembubaran grup percakapan WhatsApp dan penghapusan jejak digital oleh salah satu terlapor.
Kronologi lengkap kasus ini dibeberkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11) pekan ini.
Selain Listyo Sigit (LSP), kasus ini turut menyeret tiga jenderal polisi lainnya, yakni eks Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).
Bermula dari Perintah Pembubaran Grup WASuyudi menjelaskan, praktik penyadapan ilegal ini berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Saat menjabat sebagai pelaksana tugas (plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik.
"Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," papar Suyudi di hadapan anggota dewan.
Titik balik terbongkarnya kasus ini terjadi pada Oktober 2026. Kala itu, AS diduga menginstruksikan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini dijadikan sarana komunikasi untuk menyampaikan perintah penyadapan. Tak berhenti di situ, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink PLX.
- Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi dan Modus Listyo Cs Sadap Prabowo
- Rumah Listyo Sigit Digeledah Dalam Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Langkah pembersihan jejak digital tersebut justru memicu kecurigaan mendalam dari pihak internal yang kemudian menjadi pelapor.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," ungkap Suyudi.
Laporan dengan identitas pelapor yang dirahasiakan tersebut kini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Para terlapor dibidik atas dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik dengan lokasi kejadian (locus delicti) di wilayah Jakarta Selatan.
Modus Operandi dan 'Jalur Atensi'Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kepolisian memetakan lima tahapan modus operandi yang dijalankan Listyo Sigit Cs, mulai dari perintah penyadapan, provisioning (input data target), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir (end user), hingga tahap penghapusan data.
Menurut Suyudi, instruksi penyadapan diduga bersumber dari LSP yang diteruskan melalui SU, lalu bermuara kepada EH dan AS. Alih-alih menggunakan prosedur resmi berupa laporan polisi dan surat permohonan penyidik, perintah justru diberikan secara lisan maupun lewat grup WhatsApp.
Tim Technical Supporting Unit (TSU) kemudian menindaklanjuti perintah tersebut dengan memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa proses verifikasi dan filterisasi. Penyadapan pun dieksekusi lewat sistem PenLink PLX untuk direkam, didengarkan, dan ditranskripsi sebelum akhirnya dilaporkan secara berjenjang dari SU hingga ke tangan LSP.
Suyudi menyoroti adanya penyalahgunaan sistem melalui apa yang disebut sebagai "jalur internal atensi" atau Jalur B. Jalur ini berjalan tanpa surat perintah penyidikan maupun penetapan pengadilan, berbeda jauh dengan jalur resmi yang diatur ketat dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," tegas Suyudi.
Ia menekankan bahwa setiap penyadapan wajib didasarkan pada permintaan tertulis penyidik untuk kepentingan hukum yang sah, begitu pula pemusnahan datanya yang harus disertai berita acara resmi.
"Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," pungkasnya.
(fab/fab)
