Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara. Hingga saat ini, pemerintah belum menunjuk lembaga mana pun untuk mengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” kata Putri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/11).
Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan, sehingga pelaksanaannya belum ditetapkan secara final.
Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, baik pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak terkait lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek, antara lain mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban dana.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah,” kata Putri.
