Jakarta: Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Salah satu ketentuan utamanya adalah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
BSU senilai Rp900 ribu merupakan akumulasi bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Penyalurannya dijadwalkan berlangsung pada November-Desember 2026 melalui Bank Himbara, BSI, dan PT Pos Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima BSU.
5 syarat pekerja yang diprioritaskan mendapat BSU 2026 1. Warga Negara Indonesia (WNI)
Calon penerima BSU harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pekerja juga perlu memastikan data kependudukannya valid dan sesuai dengan data Dukcapil.
2. Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026. Pekerja yang baru terdaftar setelah periode tersebut tidak memenuhi ketentuan ini. Peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU) juga tidak termasuk dalam persyaratan penerima BSU.
3. Gaji maksimal Rp3,5 juta
Pemerintah menetapkan batas upah calon penerima BSU paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, bagi pekerja di daerah yang memiliki upah minimum lebih tinggi dari nominal tersebut, batas upah mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat.
4. Tidak sedang menerima PKH
Pekerja yang diprioritaskan menerima BSU adalah mereka yang tidak sedang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU. Ketentuan ini diterapkan untuk mengatur penyaluran bantuan agar tidak terjadi penerimaan bantuan ganda.
5. Bukan ASN, TNI, atau Polri
BSU ditujukan bagi pekerja sektor swasta. Karena itu, calon penerima tidak boleh berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
Ilustrasi pekerja. Foto: dok MI.
Baca Juga :
Kapan BSU 2026 Cair? Menaker Minta Pekerja Tunggu Info ResmiCara cek pengkinian data BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU 2026
BPJS Ketenagakerjaan mengimbau pekerja untuk memperbarui data melalui portal pengkinian data calon penerima BSU sebelum 14 November 2026. Pengkinian data dapat dilakukan melalui situs resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi JMO.
1. Melalui Situs BSU BPJS Ketenagakerjaan
- Pekerja dapat mengikuti langkah berikut:
- Buka situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.
- Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
- Unggah foto diri dan KTP.
- Lengkapi data pribadi, seperti nama ibu kandung, nomor HP, alamat email, dan provinsi tempat bekerja.
- Klik tombol "Lanjutkan".
- Isi informasi rekening yang diminta.
- Centang pernyataan kebenaran data, lalu klik "Kirim Data".
- Pengkinian data juga dapat dilakukan melalui aplikasi JMO dengan tahapan berikut:
- Buka aplikasi JMO.
- Pada halaman login, pilih menu "Pengkinian BSU" berwarna hijau.
- Lengkapi NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
- Ambil atau unggah foto diri dan KTP dengan gambar yang jelas.
- Lengkapi informasi rekening, termasuk nama bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening.
- Centang pernyataan kebenaran data, lalu klik "Kirim Data".
Setelah mengirimkan data, pekerja dapat memeriksa hasil pengkinian melalui situs maupun aplikasi JMO. Status yang muncul dapat menunjukkan data masih dalam proses verifikasi dan validasi atau sudah berhasil diverifikasi dan divalidasi.
Jika data telah lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat memeriksa perkembangan status penerimaan melalui situs resmi BSU Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/.
Jadwal dan Mekanisme Penyaluran BSU 2026
BSU 2026 sebesar Rp900 ribu merupakan akumulasi bantuan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Bantuan disalurkan melalui Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta BSI dan PT Pos Indonesia (Persero). Pekerja perlu memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi rekening telah sesuai. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum bantuan disalurkan. (Hasri Khairunnisa)
