JAKARTA – Sejumlah nama masuk dalam bursa calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP) di klaster pimpinan lembaga negara, Ketua DPD Sultan Najamuddin menempati posisi kedua dengan 17,8 persen, di bawah Ketua DPR Puan Maharani 21,4 persen dan di atas Ketua MPR Ahmad Muzani 14,2 persen.
Menanggapi hal tersebut, Sultan memilih tidak berspekulasi soal dirinya. Ia justru mengembalikan persoalan itu ke kewenangan Presiden.
“Terkait dengan itu apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Siapapun wajib mendukung karena ini domainnya Pak Presiden,” kata Sultan di Jakarta, dikutip, Minggu (15/11/2026).
DPD kata dia, sebagai lembaga tidak akan ikut menyodorkan nama. Alasannya konstitusional: pengusulan dua nama calon wapres adalah hak prerogatif Presiden Prabowo, untuk kemudian dipilih MPR.
“Pak Presiden yang paling tahu. Bapak Presiden yang paling tahu yang terbaik yang diusulkan Bapak Presiden kita dukung sehingga kita kawal nanti sampai tuntas,” ujar Sultan.
Sultan melanjutkan, pergantian wapres bukan sekadar soal siapa yang mengisi kursi kosong. Ini soal memastikan sisa 3 tahun pemerintahan Prabowo tidak habis untuk kegaduhan politik.
“Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,” ujarnya.
Dijelaskan Sultan, peran DPD menjadi sentral dan bukan sekadar pelengkap dalam proses pergantian wapres.
