Ukraina Disebut Bisa Jadi Anggota NATO Asalkan Lepas Donbas ke Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa negosiator Amerika Serikat (AS) sempat mengajukan opsi agar Ukraina menarik seluruh pasukannya yang masih bertahan di wilayah Donbas bagian timur. Langkah itu bisa diambil Kiev sebagai imbalan atas keanggotaan Ukraina di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Zelensky mengatakan, usulan tersebut menjadi salah satu gagasan yang muncul dalam pembicaraan antara Washington dan Kiev untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Namun, Pemerintah AS belum mengonfirmasi pernyataan tersebut.

BBC pada Minggu (15/11) melansir, seorang pejabat AS menyatakan bahwa ada berbagai gagasan yang masih dibahas. Kendati demikian, kesepakatan akhir tetap harus memperoleh persetujuan dari kedua pihak yang berkonflik.

Pernyataan Zelensky disampaikan setelah Utusan Khusus AS Jared Kushner dan Steve Witkoff melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, sebelum melanjutkan pembicaraan dengan pemimpin Ukraina tersebut di Dublin, Irlandia, pada Kamis (12/11) lalu.

Dalam pernyataan yang dirilis kantornya pada Sabtu (14/11), Zelensky mengatakan, pihak AS untuk pertama kalinya secara langsung mengangkat kemungkinan pertukaran penarikan pasukan Ukraina dari Donbas dengan keanggotaan NATO.

"Amerika mengajukan pertanyaan: 'Bagaimana jika Ukraina bergabung dengan NATO? Apakah Ukraina akan menarik pasukannya dari Donbas?' Ini adalah pertama kalinya hal tersebut diangkat," kata Zelensky.

Dia menuturkan, apabila mendapatkan proposal konkret yang mencakup jaminan keamanan, tidak adanya pembatasan terhadap kekuatan militer Ukraina, serta pendanaan untuk membangun kembali negaranya, dia bersedia membawa usulan tersebut ke referendum.

Keanggotaan NATO telah lama menjadi salah satu tujuan utama Ukraina untuk menjamin keamanan nasionalnya. Namun, aspirasi tersebut selama ini mendapat penolakan dari Rusia. Moskow menganggap kehadiran anggota NATO baru di wilayah perbatasannya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Negeri Beruang Merah.

Sejumlah negara anggota NATO selain AS juga masih berhati-hati terhadap kemungkinan masuknya Ukraina sebagai anggota baru. Bahkan, Ukraina sendiri memahami bahwa peluang bergabung dengan aliansi militer tersebut dalam kondisi saat ini masih sulit diwujudkan.

Rusia melancarkan agresi militer skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022. Sejak saat itu, Moskow berhasil menguasai sebagian besar wilayah industri Donbas yang mencakup Donetsk dan Luhansk. Secara keseluruhan, Rusia saat ini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina.

Zelensky selama ini secara konsisten menegaskan bahwa Ukraina tidak bersedia menyerahkan wilayah kedaulatannya kepada Rusia. Kiev juga menolak sejumlah persyaratan perdamaian yang pernah diajukan Moskow, termasuk pembatasan kekuatan militer Ukraina, konsesi teritorial, serta kewajiban untuk mempertahankan status netral dan tidak bergabung dengan NATO.

Pemerintah Ukraina menilai persyaratan dari Rusia tersebut justru akan melemahkan kemampuan pertahanan negara dan membuatnya rentan terhadap invasi Moskow di masa mendatang.

Di tengah pembahasan opsi perdamaian tersebut, sejumlah pernyataan Putin dan pejabat Kremlin mengindikasikan bahwa posisi Moskow belum mengalami perubahan berarti. Rusia kembali menegaskan tidak akan menyetujui gencatan senjata sebelum tercapai kesepakatan perdamaian final. 

Kesepakatan itu, menurut Moskow, harus mencakup penyerahan wilayah Donbas yang hingga kini belum berhasil direbut pasukan Rusia, serta Semenanjung Krimea yang dianeksasi Rusia pada 2014. Dengan demikian, Rusia masih menuntut Ukraina menyerahkan wilayah yang berada di bawah kendali Kiev sebagai salah satu syarat utama penghentian perang.

Di sisi lain, pembahasan mengenai kemungkinan penarikan pasukan Ukraina dari Donbas dipandang sebagai upaya Washington untuk menguji batas kompromi atau garis merah Kiev terkait wilayah yang diduduki Rusia.

Zelensky sebelumnya menyebut mediator AS menilai Ukraina perlu menyerahkan wilayah itu untuk mencapai perdamaian. Dia juga mengisyaratkan bahwa Washington memberikan tekanan kepada Kiev agar kesepakatan dapat segera tercapai.

Ukraina sendiri meyakini ambisi Rusia tidak terbatas pada penguasaan wilayah Donbas. Karena itu, keanggotaan NATO selama ini dipandang Kiev sebagai jaminan paling kuat untuk mencegah agresi Rusia di masa mendatang.

Zelensky bahkan menyebut wacana pertukaran wilayah dengan keanggotaan NATO kini kembali masuk dalam agenda pembahasan. Dia menggambarkan proses tersebut sebagai bagian dari perundingan yang sangat sulit mengenai arsitektur keamanan Eropa.

Wacana tersebut juga muncul di tengah dorongan Rusia untuk mewujudkan gagasan yang mereka sebut sebagai arsitektur keamanan Eropa yang baru. Gagasan tersebut selama ini dipandang sebagai upaya Moskow untuk mengurangi pengaruh dan kekuatan NATO di kawasan Eropa. Isu itu dilaporkan menjadi salah satu fokus utama dalam putaran terbaru perundingan antara Ukraina, Rusia, dan AS yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pekan ini.

Beberapa jam setelah pernyataan Zelensky mengenai peluang keanggotaan NATO bagi Ukraina, Utusan AS Jared Kushner justru berupaya meredam spekulasi mengenai adanya tawaran Washington untuk memasukkan negara tetangga Rusia itu ke dalam aliansi militer Blok Barat itu. Kushner meminta agar proses perundingan sensitif itu tetap dijaga kerahasiaannya.

Dalam pernyataannya, Kushner menekankan pentingnya menjaga pembahasan tertutup yang bertujuan mengeksplorasi berbagai gagasan baru untuk mengakhiri perang yang disebutnya sebagai konflik yang mengerikan. Dia berharap pembicaraan tersebut dapat menghasilkan proposal baru maupun terobosan yang membuka jalan bagi penyelesaian konflik.

Pernyataan Kushner itu dinilai sebagai sinyal bahwa Washington belum ingin mengonfirmasi adanya tawaran konkret terkait keanggotaan Ukraina di NATO.

Hubungan Kiev dan Washington sendiri belakangan mengalami ketegangan. Perselisihan muncul setelah Ukraina melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas minyak jauh di dalam wilayah Rusia. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump meminta Ukraina menghentikan serangan tersebut untuk memfasilitasi pasokan solar Rusia guna meredam kenaikan harga bahan bakar global.

Zelensky kemudian menuduh pejabat AS membatasi layanan internet satelit Starlink yang digunakan Ukraina untuk mengoordinasikan operasi pertahanan militernya. Trump juga sempat menyatakan bahwa sudah waktunya Ukraina memiliki presiden baru dan mendesak penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilu di Ukraina hingga kini masih ditangguhkan lantaran negara itu masih berada dalam status darurat militer. Namun, Zelensky sebelumnya sempat menyatakan kesediaannya untuk menggelar pemilu dalam beberapa bulan setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Dia bahkan pernah mengisyaratkan kesediaan untuk melepas jabatan presiden sebagai imbalan atas keanggotaan Ukraina di NATO.