JAKARTA -- Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan respons partainya terkait pengisian kursi Calon Wakil Presiden (Cawapres) merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto belum bisa mengungkap seperti apa sikap yang akan diambil Megawati.
"Berkaitan dengan bagaimana sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan posisi jabatan Wakil Presiden yang kosong pasca mundurnya Saudara Gibran Rakabuming Raka, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, maka terhadap hal-hal yang sangat strategis tersebut, kewenangan berada di tangan Ibu Ketua Umum, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri," kata Hasto pada Ahad (15/11/2026).
Baca Juga
Gerindra Sumbar, Sumsel, dan Lampung Kompak Dukung Dasco Cawapres Pengganti Gibran
Waketum Golkar Sebut Delapan Nama Ideal Cawapres Pengganti Gibran
Hasto Bicara Kader Banteng Masuk Bursa Cawapres dan Peluang PDIP Gabung Koalisi Pemerintah
Hasto mengungkapkan kader PDIP diajari agar mematuhi konstitusi. Sehingga hak pengusul dua Cawapres kepada MPR merupakan ranah Presiden RI Prabowo Subianto.
"Selama ini kami diajarkan bahwa di dalam watak politik yang membangun peradaban harus disertai dengan keteguhan di dalam menjalankan perintah konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum, serta watak politik yang bergerak ke bawah mengorganisir rakyat sehingga seluruh aspirasi rakyat menjadi landasan terbaik di dalam mengambil keputusan politik strategis," ujar Hasto.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Hasto juga berharap pergantian Wapres menjadi momentum meneguhkan moral dan etika demokrasi. "Semoga bangsa Indonesia semakin diteguhkan oleh etika, moral, dan juga keyakinan bahwa kita bisa bangkit bersama-sama," ujar Hasto.
Hasto menyentil agar momentum ini menjadi pelajaran berharga bahwa tak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan. Hasto tak ingin ada pelanggaran konstitusi demi melanggengkan hasrat berkuasa.
"Peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini menjadi pelajaran yang sangat penting tentang pentingnya etika, moral, dan keteladanan seorang pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melanggar konstitusi dan menggunakan berbagai alat-alat kekuasaan bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek," ujar Hasto.
