JAKARTA, KOMPAS - Banyaknya kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap perempuan dan anak di lingkungan keluarga menjadi penanda serius perlunya penanganan yang tepat. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan dan anak bertumbuh, kian lepas dari esensi itu.
Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Periode 2026 - 2029, Daru Lestantyo, dalam acara Musyawarah Nasional XVIII PKBI 2026 pada, Sabtu (14/11/2026) malam, di Jakarta Utara, menyampaikan, pencegahan dan penanggulangan persoalan kekerasan dalam lingkungan keluarga menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan di Indonesia.
Menurutnya, anggota keluarga semestinya memberikan perlindungan, tapi dalam kasus ini justru menjadi ancaman serius khususnya pada anak dan perempuan. ”Kami memandang sangat serius persoalan ini. Masih banyak kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga, ancaman kini bukan lagi hanya dari orang luar, melainkan dari keluarga terdekat,” ujarnya.
Selama 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dana Anak mencatat tak kurang dari 35.131 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, dengan 61,7 persen di antaranya adalah anak. Sebanyak 21.735 korban mengalami kekerasan di rumah tangga.
Untuk itu, menurut Daru Lestantyo, PKBI ke depan akan terus melakukan advokasi dan menyuarakan persoalan tersebut khususnya kepada pihak pemerintahan. Berbagai produk hukum harus diimplementasikan guna memberi perlindungan salah satunya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
”Supaya pemerintah bisa melakukan langkah nyata, tidak hanya sekadar membuat produk hukum tapi bagaimana itu bisa benar-benar dirasakan bisa melindungi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, akses perempuan pada layanan hukum juga akan terus diupayakan. Daru mengatakan hingga kini PKBI masih mendapatkan berbagai aduan terkait keamanan dan kenyamanan korban dalam melaporkan masalah yang dialami.
”Saat perempuan mengadukan permasalahannya, mereka merasa belum mendapatkan perlakuan yang semestinya sebagai korban. Jadi belum dilindungi,” ujarnya.
Hingga kini PKBI masih mendapatkan berbagai aduan terkait keamanan dan kenyamanan korban dalam melaporkan masalah yang dialami.
Lebih lanjut, PKBI sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal ini tidak hanya membantu pelaporan, melainkan juga memberi pendampingan kepada korban. Dalam hal ini, PKBI memiliki unit advokasi yang sebagai ruang menghadirkan pemerintah pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang terjadi pada lingkup keluarga.
”Kita harus memastikan korban mendapatkan layanan hukum sesuai undang-undang. Tidak boleh ada seorang korban yang mendapatkan kekerasan kedua kalinya,” ucapnya.
Dorongan agar korban memperoleh pelayanan hukum akan terus digencarkan oleh PKBI. Daru mengatakan, dalam proses pelaporan dan pendampingan pada korban, pengurus PKBI tidak bekerja sendirian. Banyak sukarelawan akan dikerahkan untuk memberi pendampingan pada korban-korban kekerasan.
”Kami di PKBI membekali sukarelawan dengan pelatihan untuk menumbuhkan keterampilan mendampingi, peer educator,” ujarnya.
Daru menegaskan terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian dalam proses tersebut. Pertama, memberi penyadaran khususnya pada anak mengenai wilayah yang harus dijaga dari perbuatan tidak sesuai etika. Kedua, memberi keberanian untuk melawan terhadap tindakan pelecehan dan kekerasan.
Hal yang sama juga disampaikan pengacara dan aktivis hak asasi manusia, Todung Mulya Lubis, yang juga hadir sebagai penerima Penghargaan Anggota Kehormatan PKBI dalam acara tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, ia menilai hukum harus mempertimbangkan berbagai hal yang mendorong munculnya kasus-kasus kekerasan khususnya dalam lingkup keluarga.
Baginya, hukum semestinya bertindak menjadi pendidik yang memahami adanya sebab dan akibat yang menjadi latar belakang persoalan. Lebih lanjut, kejahatan atau tindak pidana tidak terjadi di ruang hampa, tetapi juga ada faktor lingkungan, bahkan kemiskinan juga menjadi hal yang perlu diperdalam pada aspek sosiologis, budaya, dan psikologis secara utuh.
Pekerjaan menyejahterakan masyarakat mesti dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak dilakukan, akan banyak kejahatan yang terjadi.
”Orang tidak ada yang lahir sebagai orang jahat. Melalui re-edukasi, re-sosialisasi, dan rehabilitasi, hukum bertindak sebagai pendidik bukan balas dendam,” ucapnya.
Lebih lanjut, Todung menegaskan negara perlu benar-benar hadir dalam persoalan ini. Hal itu, utamanya, ketika permasalahan dilatarbelakangi pada kondisi kesejahteraan yang menjerat masyarakat.
”Pekerjaan menyejahterakan masyarakat mesti dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak dilakukan, akan banyak kejahatan yang terjadi. Negara mesti hadir secara langsung,” ujarnya.
Sebelumnya, di penghujung Oktober 2026, anak berusia 20 bulan ditenggelamkan ke dalam ember hingga meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan oleh ibu korban dan ayah tiri korban di toilet umum sekitar Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jasad bayi itu kemudian dibawa ke lahan kosong di daerah Bendungan Hilir, Jakarta, untuk dikuburkan seadanya.
Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap alasan ayah tiri menghabisi nyawa anak tersebut karena faktor ekonomi, yakni tidak mampu membiayai kehidupan keluarga. Pembunuhan ini hanyalah satu dari puncak gunung es fenomena pembunuhan anak oleh orangtua yang kerap terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai alasan. Kasus itu sekaligus membuka lembaran kelam bagaimana impitan kemiskinan ekonomi bertali-temali dengan kerentanan mental orangtua. (Kompas.id, 14/11/2026).
Hal serupa juga terjadi pada April 2026 lalu, seorang suami membunuh istrinya dengan cara dibakar hidup-hidup. Tragedi diawali cekcok yang diduga berlatar belakang masalah ketidakmampuan ekonomi mereka yang memiliki tiga anak.
Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, Jawa Timur, pasangan tersebut terlibat pertengkaran hebat. Belum jelas alasan cekcok suami istri itu. Namun, diduga ada kebingungan perihal membiayai perjalanan salah satu anak yang akan pergi sebagai pekerja migran di luar negeri, (Kompas.id, 27/4/2026).
